Foto : Dok
MANADO, Klikjo.id –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bersiap masuk babak baru birokrasi yang lebih solid dan profesional. Dan berencana melantik 17 pejabat eselon II yang selama ini berstatus Pelaksana Tugas (Plt).
Ini menjadi momen penting bagi Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) dalam menegaskan arah kepemimpinan dan komitmen reformasi aparatur sipil negara (ASN).
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, ditemui sejumlah wartawan Selasa (4/11/2025), memastikan tahapan seleksi berjalan transparan dan sesuai mekanisme.
Semua calon pejabat telah mengikuti uji kompetensi (job fit) ketat, mulai dari penulisan makalah hingga presentasi di hadapan tim seleksi yang terdiri dari pejabat Pemprov serta perwakilan kabupaten/kota.
“Hasilnya kini menunggu persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum pelantikan resmi dilakukan,” ujarnya.
Langkah ini mendapat perhatian publik. Banyak pihak menilai, pengisian jabatan definitif akan mengakhiri masa “Plt berkepanjangan” yang selama ini dinilai menghambat efektivitas kerja dan kepastian kebijakan.
Beberapa posisi strategis di Pemprov Sulut diketahui telah dijabat Plt lebih dari enam bulan. Meski secara aturan hal itu masih diperbolehkan, kondisi tersebut jelas tidak ideal bagi stabilitas birokrasi.
Pelaksanaan asesmen Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang diikuti puluhan pejabat juga menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah daerah. Kepala Kanreg XI BKN, Ahmad Syauki, menegaskan bahwa asesmen bukan sekadar formalitas, tetapi upaya menempatkan pejabat sesuai potensi dan kompetensi yang dimiliki.
Kehadiran pejabat definitif nantinya diharapkan membawa semangat baru: birokrasi yang tidak sekadar bekerja rutin, tetapi adaptif, berintegritas, dan fokus pada visi “Sulut Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
”Dengan legitimasi penuh, para pejabat ini dituntut membuktikan kinerjanya melalui pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel,” ujarnya.
Pelantikan 17 pejabat eselon II ini bukan hanya soal rotasi jabatan, melainkan momentum penyegaran dan penegasan komitmen politik birokrasi yang profesional.
Sulaut memerlukan aparatur yang bukan hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki loyalitas terhadap misi besar daerah.
Sudah saatnya birokrasi Sulut menutup babak panjang Plt dan membuka lembaran baru tata kelola pemerintahan yang kuat, efisien, dan berorientasi hasil.
Pelantikan pejabat definitif ini harus diiringi dengan pengawasan publik dan evaluasi berkelanjutan agar semangat reformasi ASN tidak berhenti di seremoni pelantikan, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(PRI/**)