SENTANI, Klikjo.Id–Ratusan warga dari 4 distrik, masing-masing Distrik Sentani Barat, Depapre, Yokari dan Rapenirara menggelar aksi demo damai dengan berkeliling Sentani menggunakan mobil dum truk, pick up dan station serta sepeda motor, pada Rabu (23/3/2022).
Aksi demo damai dikoordinir Pilep Bano selaku ketua tim menuntut janji perbaikan jalan yang sudah hampir 70 tahun tak kunjung diperbaiki. Aksi demo ini berujung pada aksi pemblokiran ruas jalan.
Kepada wartawan Pilep Bano meminta agar aspirasi yang disampaikan ini harus direspon pemerintah. Dan pemerintah jangan janji-janji bohong, masyarakat sudah cukup menderita.
“Jalan ini harus segera perbaiki, kalau tidak kami akan membawa aspirasi ini Langsung ke Presiden Jokowi. “Pak Presiden Tolong Kami”,” ujarnya.
Kondisi jalan ini paling parah, padahal jalur ini ada galian C potensi wisata dan lain sebagainya. Kami berharap presiden turun langsung untuk bangun jalan ini, agar supaya Pemrov dan Pemda malu.
Apalagi aspirasi ini Sudah disampaikan ke Kabupaten satu kali. Provinsi satu kali dan yang ketiga mereka (Pemprov) turun langsung dan berjanji untuk tahun ini akan dibangun.
“Pada tahun 2021, mereka bilang Oktober atau November di anggaran perubahan. dan pada 2022 sejak Januari, belum ada tanda-tanda untuk dibangun,” ungkapnya lagi.
Dia juga menjelaskan penyampaian di Provinsi saat mereka turun langsung pada 14 juli 2021. Ternyata tidak ada anggaran yang diplot akhirnya pada 9 Maret tokoh masyarakat Tanah Merah melakukan rapat dan memutuskan melakukan demo dan penutupan jalan.
Tuntutan yang disampaikan, pertama, kenapa jalan di Kemiri – Bape dibiarkan 70 tahun. Kedua janji pemprov papua, DPRD dan Balai Jalan bahwa tahun 2022 itu sudah dibangun itu tidak jadi kenyataan, janji tinggallah janji.
Ketiga segera tangkap tahan oknum yang korupsi baik legislatif maupun eksekutif 2016-2017, jalan ini tidak dibangun diduga lantaran korupsi.
“Hari ini kita butuh jalan ini harus segera dikerjakan. Masyarakat sudah menderita. Terkesan ada pembiaran dari pemerintah selama 70 tahun dan kami merasa dianaktirikan. Kenapa daerah lain bisa dibangun. Padahal paling banyak kendaraan melintas dijalan ini.Bayangkan di Bape ada tol laut pak Jokowi punya trus ada tempat rekreasi di Musu, Amay, Formena, disini sumber daya alam besar, kalau jalan ini dibuka akan lebih ramai,” terangnya.
Para pendemo juga meminta dengan hormat pemerintah segera bangun jalan pada tahun ini, sebelum dibangun, akan menahan pengambilan material, dan material akan digunakan untuk bangun jalan ini.
Bahkan masyarakat sudah tutup perusahaan galian C dan meminta pimpinan perusahaan untuk sampaikan ke Pemda untuk bangun jalan ini.
“Pada aksi demo ini kami tidak perlu ke DPR dan Pemda. Mereka yang harus datang ke rakyat, karena aspirasi sudah berulang kali disampaikan. Terkait Hak ulayat sudah difasilitasi distrik dan ditandatangani jadi tidak ada halangan,” tandasnya.
Foto: Ketua DPRD Jayapura Klemens Hamo.
Tempat terpisah, Ketua DPRD Jayapura Klemens Hamo menjelaskan, Pemerintah Provinsi harus memberitahukan status jalan tersebut ke DPRD Kabupaten Jayapura supaya jelas. Kasihan masyarakat yang harus turun demo sudah habis energi dan juga biaya.
“Jangan tinggal diam, pemerintah provinsi harus turun dan datang jelaskan status jalan tersebut,” ujarnya.
Klemens Hamo Menegaskan, DPRD Jayapura akan coba panggil instansi provinsi yang menangani pembangunan jalan tersebut, atau mendatangi ke pemerintah provinsi dan harus jelaskan siapa yang berwenang membangun jalan tersebut apa provinsi punya atau kabupaten.
“Upaya yang dilakukan pak Bupati sudah sangat baik dan hebat, tapi tidak ada jawaban padahal upaya Bupati sudah sampai ke kementerian terkait, PUPR juga,” ujarnya, sambil menambahkan, terkait pemblokiran jalan itu bisa saja, namun dia meminta agar untuk kepentingan umum jangan dibatasi. (Arifin/*)
Tinggalkan Balasan