Wagub mengibaratkan kepala sekolah sebagai dua sisi keping mata uang, dimana satu sisi merupakan kebanggaan, kehormatan, kemakmuran, dan disisi lain adalah tanggung jawab.”Dua sisi ini harus berjalan beriringan,,”tegasnya.

Wagub meminta MKKS menjadi wadah yang benar-benar aktif, saling berinteraksi dan memberi masukan dan rekomendasi guna kemajuan pendidikan di Sulawesi Utara, dengan harapan tidak ada lagi praktik – praktik tidak terpuji didunia pendidikan.

Dia juga menyoroti pengangkatan THL dengan SK kepala sekolah yang kemudian anggaran honornya menjadi beban pemerintah. Dimana dari data yang ada sekitar 1044 THL yang diangkat dengan SK kepala sekolah bukan SK Gubernur. “Setiap kepala sekolah harus memiliki kompetensi dan visi yang jelas, juga memiliki nilai jual,” ujarnya lagi.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan  Sulut, Femmy J. Sulu dalam laporan kegiatan menyampaikan bahwa pengurus MKKS SMK Provinsi Sulut telah dipilih  anggota MKKS pada September 2023 lalu. Dijelaskan bahwa, MKKS sebagai wadah bagi para kepala sekolah untuk membahas berbagai isu strategis yaitu bidang pendidikan dan memberi rekomendasi untuk kemajuan pendidikan.

Lebih lanjut Sulu, menyampaikan SMK di Sulut berjumlah 194 sekolah dengan rincian, untuk SMK Negeri ada 92 sekolah sedangkan SMK Swasta ada 102 sekolah. “Dan dalam waktu satu sampai dua tahun kedepan sebanyak 20 Kepala Sekolah akan masuk masa purna bakti, “tutup kadis. Usai pengukuhan pengurus MKKS, kadis Sulu langsung memimpin rapat koordinasi.(PRI)