Penyerahan : Ketua DPRD Kabupaten Jayapura saat menyerahkan dokumen Raperda RPJPD kepada Sekda Hana Hikoyabi setelah ditetapkan lewat rapat paripurna.(ARS)

SENTANI, Klikjo id –Fraksi Nasdem, F-PKB,  F-PDIP, F-Gerinda dan F-Bhinneka Tunggal Ika (BTI) menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayapura 2025 – 2045 melalui Rapat paripurna  digelar disalah satu hotel di Kota Sentani, Selasa (20/8/2024).

Sekda Jayapura, Hana Hikoyabi  mengatakan, Raperda RPJPD  yang telah ditetapkan DPRD merupakan suatu dokumen penting  berlaku  20 tahun, (2025-2045).
“Isinya target-target yang harus dikerjakan selama 20 tahun kedepan. Untuk itu, saya selaku Sekda telah lebih dulu melakukan stressing (penekanan) kepada Bappeda dan OPD terkait agar direncanakan lebih baik ,” katanya.

Sekda mencontyohkan,  pendidikan 20 tahun kedepan apa yang akan dibuat, apa yang mau direncanakan dengan waktu 20 tahun. “ Ada pilot dari Kabupaten Jayapura atau juga ada dokter spesialis berapa akan dihasilkan selama 20 tahun,” ujarnya. Dia mengungkapkan, ada spesifikasi apa yang nampak dari perencanaan  20 tahun dengan  isinya kelihatan sehingga wujud bisa dilihat masyarakat.

“Termasuk tambang emas, disini kita ciptakan ahli agar mereka bisa mengelola dan itu ada dalam dokumen perencanaan RPJPD 20 tahun apalagi selama itu juga uang akan keluar terus ,” ungkapnya.

Sekda juga meminta kepada OPD perencanaan teknis untuk membuat yang nyata. Harus buat, kalau tidak Kabuaten Jayapura  kalah dengan Kabupaten lain, salah satu Nabire yang menghasilkan beberapa pilot, belum lagi banyak dokter di Sorong. Apa kita tidak merasa malu atau ketinggalan, ini pesawat turun di Kabupaten pertama menerima manfaat, tetapi kita kalah dengan Nabire. ‘Seperti itu harus dibuat dan dikerjakan OPD teknis, apalagi ada dana Otsus ,” pintanya.

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Cintiya Talantan mengatakan, penetapan RPJPD, sekaligus dilakukan evaluasi tingkat Provinsi dan ternyata pada evaluasi yang dilakukan ada point-point yang ditambahkan.

“Makanya diminta kepada Bappeda untuk menindaklanjuti apa yang telah dievaluasi ditingkat Provinsi mengingat RPJPD ini berlaku  20 tahun yang didalamnya harus selaras dengan misi dan visi kepala daerah,” katanya.(ARS)