Foto : Ketua DPD PKS Kabupaten Jayapura, Ainur Rofiq.(ARS)

SENTANI, Klikjo.id –Pengurus dalam struktural Partai Keadilan Sejahtera yang membangkang atau tidak menjalankan perintah partai termasuk mendukung pasangan diluar rekomendasi partai, akan diberi sanksi. Ini ditegaskan langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Jayapura, Ainur Rofiq pada sejumlah wartawan di Sentani pada Selasa (27/8/2024).

Rofiq meminta  struktur, anggota dan simpatisan hingga calon anggota legislatif (Caleg)  PKS  di Kabupaten Jayapura melaksanakan dan memenangkan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat  (DPP). “Apabila  terbukti mendukung pasangan diluar rekomendasi partai,  akan diberi sanksi,” tegasnya.

Ditambahkannya,  PKS sebagai  partai kader, otomatis seluruh kebijakan atasan wajib disosialisasikan ke kader,  yang masuk  struktur, tentu akan dikeluarkan dari struktur. Itu sanksi bagi struktur, anggota dan simpatisan hingga caleg terpilih dari PKS yang tidak melaksanakan  rekomendasi DPP PKS.

Selain itu, Ainur Rofiq menambahkan, sanksi ini bisa sampai pada pencopotan jabatan. Ketika kader tersebut adalah pengurus atau anggota DPC/DPD, maka akan ditindak oleh DPP. Jika merupakan pengurus atau anggota ranting, DPC/DPD akan langsung menindaknya.

“Kalau masyarakat umum  bebas, itu hak prerogatifnya mereka punya pilihan ke A, B atau C. Tetapi jika dia masuk struktur atau kader,  otomatis dia harus berwarna. Kalau tidak sesuai dengan keputusan struktur DPD, DPW hingga DPP tentu ada resiko yang harus diberikan berupa sanksi tegas. Begitu juga kepada caleg terpilih dari PKS, jika dia tidak mengikuti instruksi atau kebijakan DPP,” tegas pria yang juga Wakil Ketua Tim Koalisi Partai Pemenangan Algito ini.

Apalagi anggota DPR yang merupakan etalase partai politik. Memang terlihat tidak banyak struktur, kader hingga caleg terpilih dari PKS yang ikut saat pasangan Algito mendaftar ke KPU.  Karena belum ada instruksi. Apalagi  baru melangkah masuk pintu pertama,” ujarnya.

Menurutnya lagi,  masing-masing partai pasti ada instruksi untuk membentuk tim relawan khusus. Artinya, tidak juga sekarang serta merta mau nya seperti itu, kita saja baru tahu tadi malam ketika ketemu  ketua tim koalisi partai pemenangan. “Ini tidak ada instruksi dan memang betul-betul dadakan,” tambahnya.

Dia menilai, koalisi Transformasi Jayapura Maju yang cukup besar ini, bisa membuat pemerintahan Kabupaten Jayapura menjadi ideal. Baik itu, eksekutif maupun legislatif. Mengingat koalisi ini menguasai 11 dari 30 kursi di DPRD Kabupaten Jayapura. Dengan kata lain, lima partai parlemen yang bergabung dalam Koalisi Transformasi Jayapura Maju.

“Harapannya, koalisi ini bisa mengantarkan pada kemenangan. Karena melihat kekuatan partai ini sudah cukup signifikan. Walaupun orang melihat hanya dengan 11 kursi, tetapi ini adalah komponen dari sisi sukunya ada, juga agamanya lengkap gitu. Partai koalisi ini  sangat lengkap, ada  berbasis Muslim,  Nasionalis, juga basis Non Muslim, cukup ideal bagi saya.,” ujarnya lagi.

Harapan bagi pasangan Algito  bisa unggul. dan Insha Allah,  kami siap all out memenangkan,” pungkas mantan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura periode 2014-2019.(ARS)