Kebersamaan : Pj Bupati Jayapura bersama Ketua DPRK Sementara,  Forkopimda Provinsi/Forkopimda Kabupaten Jayapura, tokoh Adat pada momentum HUT Kebangkitan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura Ke XI.(Foto: Ist)

JAYAPURA, Klikjo.id –Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Dr. Ir. Semuel Siriwa, M.Si bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan Kabupaten Jayapura,  tokoh adat hadir dan meramaikan pembukaan  kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kebangkitan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura Ke XI, pada  Kamis (24/10/2024), Dipusatkan di Lapangan Mandala  Kota Genyem Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura, Papua.

Pj Bupati Dr. Ir. Semuel Siriwa, M.Si mengatakan, ini merupakan momen  besar di Bumi Kenembay Umbay sebagai peringatan HUT Kebangkitan masyarakat Adat Kabupaten Jayapura ke XI  2024. Atas nama Pemerintah Kabupaten Jayapura mengapresiasi masyarakat Adat yang hadir, diantaranya Ondofolo, Ondoafi dan tokoh Adat yang sangat berperan mendukung program penyelenggaraan Pemerintahan dan program pembangunan di daerah. 

“Kita bersyukur Kebangkitan masyarakat Adat ke XI ini sudah banyak melakukan beberapa hal terkait  pengakuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Adat Kabupaten Jayapura, bahkan menjadi salah satu  Kabupaten yang memiliki peraturan daerah tentang Kampung Adat sebanyak 14 kampung yang akan menjadi pionir sampai kapanpun di Kabupaten Jayapura, dan memiliki kampung Adat di Provinsi Papua, bahkan di Indonesia,” katanya.

Pemkab Jayapura juga, sudah membentuk tim Gugus tugas masyarakat Adat, dengan tujuan  mendukung pengakuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Adat yang berfokus pada pemetaan, ferivikasi yang memberdayakan masyarakat kawasan hutan modal gugus tugas kabupaten Jayapura dan juga diikuti kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Selain itu, telah mendapat pengakuan dari mentri ATR/BPN AHY, Kabupaten Jayapura sudah memiliki SK Hukum Adat sebanyak enam dengan luas 23.613 hektare, ada juga SK masyarakat Adat berjumlah sembilan dengan  luas 27.940,3 hektare, kemudian ada juga hak pengunaan lain berjumlah 699,7 hektare.

“Perlu digaris bawahi kerkait gugus tugas masyarakat Adat ini, mari kita terus dorong bagaimana kita menambahkan lagi SK berikutnya terkait dengan Hukum Adat, SK masyarakat Adat dan hak pengunaan lainnya,” ujarnya lagi.

Dia menambahkan, kalau lakukan sebanyak mungkin,  akan menjadi kekuatan adat bagi masyarakat Bumi Kenembay Umbay, disitu masyarakat adat akan terlindung dengan keputusan pemerintah.Artinya tidak kuat hanya adat tetapi kuat secara Pemerintah. Kita tahu bersama Kabupaten Jayapura menjadi tempat magang beberapa provinsi, terkait dengan penerapan Hukum Adat, karena mendapat informasi terutama penataan tanah adat di daerah kita.

“Dalam waktu dekat kita akan menerima tamu dari Provinsi lain, sesuai hasil rapat koordinasi beberapa waktu, Kabupaten Jayapura juga sudah memiliki sekolah adat sebagai lembaga pendidikan non-formal yang mampu menanamkan nilai Adat sebagai wahana bangsa. Kabupaten Jayapura juga memiliki andil dalam Impermentasi pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Khusus dari sembilan suku yang  duduk di delapan kursi DPRK Jayapura periode 2024-2029,” ujarnya.

Selain itu implementasi dari undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sudah  dilaksanakan dan mulai dari kabupaten Jayapura, langkah keberpihakan pengakuan perlindungan hak masyarakat adat menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah. “Mari kita jaga dan hormati masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya karena awal penciptaan manusia sudah lebih dahulu ada dan sesungguhnya adat adalah undang-undang Tuhan Yang Maha Kuasa.  Kedua berdasarkan undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat,” tandasnya.(ARS)