STENLY SENGKEY,SE PLT KABAN BPKAD BOVEN DIGOEL (foto:ojer)

Boven Digoel,KLIKJO.ID-‘Astaga,ada 16 Daerah di Tanah Air yang tidak sanggup melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU),daerah tersebut salah satunya Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan (PPS) yang terkendala anggaran.

Melihat situasi ini,Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKAD) Boven Digoel,bergerak taktis dalam mencari solusi anggaran yang mampu mengatasi polemik tersebut.

Menurut penjelasan Plt Kaban BPKAD Boven Digoel Stenly Sengkey,SE bahwa dalam seminggu berjalan pihaknya terus melakukan koordinasi vertikal,agar setiap kebijakan keuangan daerah tranparan dan sesuai regulasi hukum.

“Intinya nanti,kami sangat menjaga akuntabilitas keuangan daerah,oleh karena itu kami terus melakukan koordinasi,melibatkan baik ke pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat yakni kementeriaan terkait,hasilnya menunggu keputusan bersama nantinya,”ungkap Stenly.

Tak hanya itu,menurut Stenly,pihaknya pun melibatkan pihak penyelenggara Pemilu,agar satu persepsi dalam menyelesaikan polemik anggaran PSU nantinya.

“Semua stakeholder terkait,didalamnya juga ada KPU dan Bawaslu Provinsi PPS sudah menyurat ke Dirjen Kementeriaan Keuangan Daerah Dalam Negeri perihal laporan tidak bisa melakukan PSU karena ketiadaan anggaran,”jelasnya.

Dirinya (stenly_red) pun menjelaskan jika dalam pekan depan akan melakukan pertemuam dengan penyelenggaran Pemilu yang ada di Boven Digoel.

“Mungkin,Senin atau Selasa depan kami akan mengundang pihak KPU dan Bawaslu Boven Digoel untuk duduk bersama,saling menopang,intinya harapan kami Boven Digoel harus segera mendapatkan kepastian anggaran oleh pemerintah pusat.Jika sudah ada kepala daerah terpilih tentunya harapan masyarakat terpenuhi,demi babak baru percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Boven Digoel”tutupnya.