AGENDA: Musyawarah Nasional ke-VI Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia Tahun 2025 di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah diikuti 30 Wakil Rakyat Kota Tomohon.

KLIKJO.ID, TOMOHON- Kantor DPRD Kota Tomohon sunyi dari aktivitas para wakil rakyat. Situasi yang biasanya ramai, justru terlihat lenggang beberapa hari terakhir ini. Tak ada satu pun legislator yang muncul.

Usut punya usut, mereka semua dalam hal ini pimpinan dan anggota DPRD tak ngantor lantaran memenuhi undangan mengikuti salah satu kegiatan penting di luar daerah.

Informasi yang diterima klikjo.id dari Sekretariat DPRD Kota Tomohon, 25 personil wakil rakyat kini tengah mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) Tahun 2025 di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Adapun kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Propinsi Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen pada Senin (28/04/2025) bertempat di Patra Semarang Hotel dan Convention ini, berlangsung mulai tanggal 27 hingga 30 April 2025.

Kegiatannya memang terbilang urgen untuk diikuti para Legislator Kota Tomohon, mengingat ada beberapa materi yang disampaikan pemerintah pusat. Antaranya, ‘Penyelerasan Pelaksanaan APBD Tahun 2025 Dengan Kabijakan Nasional Pemerintah’ oleh Kementerian Dalam Negeri dan ‘Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Daerah’ oleh Kementerian Keuangan.

Sementara itu, menurut Ketua DPRD Kota Tomohon Ferdinand Mono Turang SSos, adeksi memiliki peran dalam membangun kekompakan dan menjaga sinergisitas dengan eksekutif, guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat mempercepat realisasi program pembangunan yang telah dirancang.

Jadi, melalui adeksi, para wakil rakyat dari berbagai kota di Indonesia dapat mendiskusi tantangan dan merumuskan langkah bersama untuk memajukan pembangunan di daerah masing-masing. Forum adeksi ini juga membuka ruang untuk mempererat koondinasi antara legislatif kota dengan pemerintah pusat, sehingga aspirasi daerah dapat tersampaikan lebih efektif dalam penyusunan kebijakan nasional.

“DPRD merupakan elemen strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Forum adeksi juga memperkuat peran DPRD sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal, serta menciptakan inovasi kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” jelas Mono, sapaan akrab politisi PDIP ini melalui rilis Sekretariat DPRD Kota Tomohon.

Disebutkan, APBD harus selaras dengan kebijakan nasional, dan setiap rupiah dalam APBD Kota Tomohon harus dikelola dengan benar.

“Ini agar memberikan dampak nyata bagi pembangunan Kota Tomohon dan berkontribusi langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Tomohon,” tuturnya.

Dalam agenda adeksi ini juga diisi dengan kunjungan ke sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Semarang.(REQ/*)