Tokoh masyarakat setempat menambahkan, lurah seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyerap aspirasi warga.
“Kantor kelurahan itu tempat pertama masyarakat datang mengadu. Kalau lurah jarang ada, bagaimana masalah bisa naik ke tingkat atas,” tegas Ira, seorang IRT.

Ia menilai kondisi ini dapat berdampak pada pelayanan dasar, mulai dari urusan surat menyurat, rekomendasi RT/RW, hingga penanganan masalah lingkungan.
“Kami bukan minta apa-apa, hanya butuh pemimpin yang hadir dan terbuka,” tambahnya.

Warga juga menyinggung soal tanggung jawab moral seorang lurah yang digaji dari uang rakyat.
“Dia itu pejabat publik. Jangan pilih-pilih hadir hanya di acara seremonial, sementara kerja inti di kantor diabaikan,” kata seorang tokoh perempuan di kelurahan tersebut.

Meski kecewa, sebagian warga tetap berharap lurah dapat berbenah. Mereka meminta wali kota melalui camat untuk mengevaluasi kinerja lurah Ternate Tanjung.
“Kalau memang ada kesibukan di luar, minimal kasi penjelasan, jadi masyarakat juga paham,” harap warga.

Sementara itu, Lurah Ternate Tanjung SHM yang berusaha dikonfirmasi belum berhasil ditemui. Dihubungi via telepon selulernya, nomor 08219565-0xxx aktif namun tidak diangkat.(TIM/**)