Derek menegaskan, rekrutmen ini hanya diperuntukkan bagi ASN, bukan tenaga P3K atau honorer. Setelah masa pendaftaran selama satu minggu, peserta akan melalui proses skrining administrasi, dengan kuota terbatas sehingga persaingan dipastikan ketat, persyaratan (lihat grafis _red).

“Batas usia ini ditetapkan agar pegawai yang diterima bisa mengabdi lebih lama dan menjadi panutan, mengingat tugas mereka di lembaga yang menjunjung tinggi akuntabilitas negara,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Subbagian Hukum BPK RI, Ricky Parlindungan, menjelaskan bahwa proses rekrutmen akan berlangsung pada November 2025, dan terbuka bagi ASN yang memenuhi seluruh persyaratan seleksi, termasuk ujian wawancara.

“Harapan kami, ASN yang memenuhi kriteria dapat mengikuti seleksi dengan baik. Jika lolos, Februari 2026 sudah bisa mulai bertugas di BPK Perwakilan Provinsi Papua,” ungkap Ricky.

Ia menambahkan, rekrutmen ini juga mencakup perwakilan BPK di beberapa daerah lain seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat. Rata-rata kuota tiap daerah berkisar 5–11 orang, tergantung persetujuan pusat.

“Formasi yang dibuka antara lain untuk posisi petugas protokol, analis kebijakan, pengelola administrasi umum, serta pengelola data dan informasi. Penentuan formasi ditetapkan oleh Biro SDM BPK Pusat,” jelas Ricky.