Menurutnya, inovasi digital ini merupakan langkah nyata dalam mempercepat pelayanan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi imigrasi.

Namun, Bugie mengingatkan bahwa transformasi digital perlu dibarengi dengan sistem pengawasan internal yang kuat agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan wewenang.

Ia menegaskan bahwa profesionalitas dan etika aparatur negara tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik.

“Imigrasi adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melayani kebutuhan publik. Keduanya harus berjalan seimbang agar pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Bugie menutup wawancara dengan menegaskan komitmen pihaknya untuk terus melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap seluruh unit kerja di bawah naungan Imigrasi Jakarta Selatan.

Melalui penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan transparansi layanan, ia berharap kinerja imigrasi semakin dipercaya dan menjadi contoh birokrasi modern di era digital.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun birokrasi yang bersih, efektif, serta adaptif terhadap kebutuhan publik di era digitalisasi pelayanan.

(Stevan Roger Pelealu)