Ia juga menekankan bahwa mulai tahun 2026, pemerintah daerah tidak lagi mendorong pola ketergantungan masyarakat pada pengajuan proposal bantuan semata.

“Kalau datang dengan niat bekerja, membentuk kelompok usaha, pemerintah siap mendukung dan memberikan modal. Namun jika hanya datang membawa proposal tanpa kesiapan kerja, itu tidak bisa,” tegas Yunus Wonda.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihak pengelola Program MBG telah menyatakan kesiapan menyerap bahan baku lokal dari Kabupaten Jayapura, baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun peternakan, sehingga dapat menciptakan rantai ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat.

Di sektor infrastruktur, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar terhadap Papua. Pemerintah pusat berkomitmen untuk mengaspal penuh Jalan Trans Jayapura–Wamena pada tahun 2026, sebagai langkah strategis memperlancar konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir dan pegunungan Papua.

“Ini merupakan perhatian besar Presiden kepada Papua. Sekarang tinggal bagaimana kita, pemerintah daerah dan masyarakat, benar-benar serius memanfaatkan peluang yang ada,” pungkas Yunus Wonda. (ARS)