Foto : Bupati Jayapura Yunus Wonda.(FARS)
SENTANI, Klikjo.id — Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menunjukkan kebijakan besar serta keberpihakan nyata terhadap pembangunan Tanah Papua. Ini disampaikan disela-sela pertemuan kepala daerah se-Tanah Papua bersama Presiden RI di Jakarta.
Bupati Yunus Wonda kepada wartawan seusai memimpin apel pagi di Lapangan Apel Kantor Bupati Jayapura, pada Jumat (19/12/2025) mengatakan, pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat, penuh semangat kebersamaan, serta mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di Papua.
“Kalau bicara Tanah Papua, semua hadir. Enam gubernur dan 42 bupati dari Papua hingga Papua Barat. Suasananya luar biasa dan Presiden memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah,” ujar Yunus Wonda.
Salah satu poin penting yang disampaikan Presiden Prabowo, lanjut Yunus Wonda, adalah kebijakan terkait Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dana Otsus yang semula direncanakan turun dari Rp12 triliun menjadi Rp10 triliun pada tahun 2026, akhirnya diputuskan tetap pada angka Rp12 triliun.
“Dana Otsus yang sebelumnya akan dikurangi, kini dikembalikan lagi menjadi Rp12 triliun pada tahun 2026. Ini bentuk perhatian dan keberpihakan nyata Presiden kepada Papua,” jelasnya.
Selain Dana Otsus, Presiden juga menyampaikan besarnya dukungan anggaran pemerintah pusat untuk Tanah Papua. Total alokasi anggaran Papua pada tahun 2026 diperkirakan mendekati Rp70 triliun, yang disalurkan melalui berbagai program kementerian dan lembaga.
Salah satu program strategis yang menjadi perhatian serius adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran sekitar Rp21 triliun khusus untuk Tanah Papua.
Yunus Wonda menilai, program tersebut membuka peluang besar bagi kebangkitan ekonomi masyarakat lokal, terutama pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
“Ini pasar besar. Semua sudah memiliki pasar. Tinggal bagaimana masyarakat mau bekerja dan memanfaatkannya,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa mulai tahun 2026, pemerintah daerah tidak lagi mendorong pola ketergantungan masyarakat pada pengajuan proposal bantuan semata.
“Kalau datang dengan niat bekerja, membentuk kelompok usaha, pemerintah siap mendukung dan memberikan modal. Namun jika hanya datang membawa proposal tanpa kesiapan kerja, itu tidak bisa,” tegas Yunus Wonda.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihak pengelola Program MBG telah menyatakan kesiapan menyerap bahan baku lokal dari Kabupaten Jayapura, baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun peternakan, sehingga dapat menciptakan rantai ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat.
Di sektor infrastruktur, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar terhadap Papua. Pemerintah pusat berkomitmen untuk mengaspal penuh Jalan Trans Jayapura–Wamena pada tahun 2026, sebagai langkah strategis memperlancar konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir dan pegunungan Papua.
“Ini merupakan perhatian besar Presiden kepada Papua. Sekarang tinggal bagaimana kita, pemerintah daerah dan masyarakat, benar-benar serius memanfaatkan peluang yang ada,” pungkas Yunus Wonda. (ARS)