Sepi : Rapat Paripurna penandatangan MoU RPJPD antara Pemerintah dengan DPRD Kabupaten Jayapura 2025-2045,  hanya dihadiri 4 anggota dewan.(Foto : ARS)

SENTANI, Klikjo.id –Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,(DPRD) Kabupaten Jayapura agenda penandatangan MoU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dan DPRD akhirnya diskors Ketua DPRD, Cintiya Ruliani Talantan. Alasanya, sidang yang digelar disalah satu hotel di Kota Sentani, Selasa (30/7/2024) hanya dihadiri empat anggota dewan.

Ketua DPRD Cintiya Talantan selaku pimpinan sidang menyampaikan skors dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan ,” ucapnya sambil mengetok palu sidang tanda sidang diskors. Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo menyampaikan bahwa, terkait sidang yang diskors, menghargai dan menghormati situasi yang ada guna terjalinnya hubungan baik antara eksekutif dan legislative.

“ Tentunya semua ada mekanisme, saya yakin ini akan berlanjut dan semuanya akan selesai terutama penandatangan MoU RPJPD antara Pemerintah dengan DPRD Kabupaten Jayapura dan itu tidak ada masalah ,” katanya, sambil menambahkan, waktu yang telah ditentukan semua tetap  didiskusikan sambil mencari solusi terbaik, dan semua kita bisa duduk bersama.

Salah satu anggota dewan yang hadir, Sihar Tobing mengatakan, ini merupakan agenda daerah yang penting sebab berbicara tentang masa depan Kabupaten Jayapura untuk 20 tahun mendatang. “Jadi ketidak hadiran teman-teman secara pribadi saya sangat menyesalkan apalagi ini agenda DPRD, parahnya lagi kita sebagai anggota DPRD sendiri yang tidak hadir. Jadi saya sangat menyesalkan sikap teman-teman,” katanya.

Sedangkan Wakil ketua satu DPRD  Muhammad Amin, juga menyesali  kehadiran yang hanya empat orang saja.  “Sudah berapa kali saya dan  ketua memimpin sidang, kehadiran anggota cuma berapa  orang saja tidak khorum,  waktu lalu, kehadiran memenuhi Korum dan itu pada waktu pendapat akhir Fraksi,” ucapnya.

Dia  meminta kepada teman-teman anggota kalau memang sudah ada undangan sidang hadirlah, apalagi menjelang masa berakhir jabatan. Karena ini berkaitan dengan kegiatan selanjutnya dan sudah terjadwal. “Perlu diketahui bersama penetapan RPJPD ini, menjadi landasan 20 tahun kedepan, dan sanksinya tiga bulan tidak terima gaji,” tutupnya. (ARS)