RAKOR: Para Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia ikut kegiatan yang dihelat Kemendagri di IPDN Jatinangor.

BANDUNG, KLIKJO.ID– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tomohon, Edwin Roring SE ME menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga serta Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Kegiatannya berlangsung selama empat hari, 26–29 Oktober 2025, dan diikuti oleh para Sekretaris Daerah serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Rakor tersebut bertujuan memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menghadapi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.

Sinkronisasi yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek perencanaan dan penganggaran, tetapi juga pelaksanaan, target capaian, serta peningkatan kualitas program pembangunan. Jadi, dengan adanya sinkronisasi yang baik, perencanaan daerah diharapkan dapat mendukung program strategis nasional, seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, serta pembangunan berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat menajamkan programnya agar tidak tumpang tindih dengan program pusat. Program yang sinkron akan saling menguatkan dan lebih efisien,” ujar Tomsi di sela-sela rakor, Rabu (29/10/2025).

Tomsi juga menekankan komitmen Kemendagri untuk memberikan pendampingan bagi daerah yang terdampak penurunan TKD pada tahun 2026.

“Jika ada daerah yang kesulitan mengelola anggaran hingga pembangunan terhambat, pemerintah pusat akan turun tangan membantu. Kehadiran kita di IPDN ini untuk mencari solusi bersama atas hambatan pembangunan daerah,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, pemerintah pusat juga menyampaikan rencana alokasi anggaran sebesar Rp1.341 triliun melalui pelbagai kementerian dan lembaga. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program strategis di daerah, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, penguatan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Sekda Kota Tomohon Edwin Roring menyambut baik pelaksanaan rakor tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan nasional.

“Melalui forum ini, pemerintah daerah dapat menyesuaikan prioritas pembangunan agar selaras dengan kebijakan pusat. Dengan begitu, pelaksanaan program di daerah dapat lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Edwin.

Rakor di IPDN Jatinangor ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kolaborasi, menyamakan persepsi, serta mempercepat pencapaian target pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.(REQ/*)