Foto: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat meninjau aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Samabusa, Nabire, Papua Tengah, Senin (20/4/2026).(Ist)

NABIRE, Klikjo.id –Wakil Presiden (Wapres)  RI, Gibran Rakabuming Raka, memastikan Nabire sudah siap menjadi ibu kota mandiri.

Ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja  strategis langsung ke Pelabuhan Umum Nabire (Samabusa), pada Senin (20/4/2026).

Ini juga, menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam memperkuat konektivitas logistik di Provinsi Papua Tengah.

Hadir mendampingi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, serta para kepala daerah se-Papua Tengah.

Turut hadir,, sejumlah instansi strategis seperti TNI AL, Polairud, Balai Karantina, dan Basarnas. Ini juga, menegaskan bahwa Pelabuhan Nabire merupakan objek vital nasional.

Menurutnya, Pelabuhan  di Distrik Teluk Kimi ini menjadi simpul vital pendistribusian  barang. Bahkan, sekitar 80 persen kebutuhan pokok masyarakat di delapan kabupaten bergantung pada aktivitas bongkar muat di pelabuhan ini.

Aktivitas Tinggi, Bebani Kapasitas Pelabukan

Namun demikian, tingginya aktivitas ekonomi mulai membebani kapasitas pelabuhan. Meski memiliki luas mencapai 143.110 meter persegi, Pelabuhan Nabire  belum mampu mengimbangi lonjakan arus logistik.

Kepala Dinas Perhubungan Papua Tengah, Ewonggen Kogoya, mengungkapkan kondisi riil di lapangan. Ia menyebut, kapasitas pelabuhan cepat mencapai batas saat beberapa kapal bersandar bersamaan.

“Ketika dua hingga tiga kapal sandar, kapasitas langsung penuh. Karena itu, kami mengusulkan pengembangan di sisi belakang pelabuhan,” ujarnya.

Selain itu, kendala teknis turut memperparah situasi. Petugas Fasilitas Pelabuhan, Jackson Banjarnahor, menjelaskan panjang dermaga yang hanya 227 meter tidak sebanding dengan ukuran kapal yang bisa mencapai 177 meter.

Akibatnya, sering menjadi kendala pendistribusian. Kapal kargo sering harus menunggu di area labuh, terutama saat kapal penumpang milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sedang bersandar.

Untuk itu, pemerintah daerah mengusulkan penambahan dermaga sepanjang 250 meter. Rencana ini mencakup pembangunan trestle baru agar alur pendistribusian barang dari kapal ke area penumpukan menjadi lebih efisien.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pelabuhan ini diharapkan segera bertransformasi menjadi simpul transportasi modern.

Selain itu, penguatan infrastruktur diyakini mampu menekan biaya logistik sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua.(YM)