Soroti Keadilan Fiskal dan Dana Tambang

Foto: Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).(Ist)

MIMIKA, Klikjo.id –Gubernur se-Tanah Papua kompak mendesak pemerintah pusat segera merevisi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Mereka menilai penguatan regulasi fiskal dan pemerataan hasil sumber daya alam menjadi kunci keberlanjutan pembangunan di Tanah Papua.

Desakan itu mencuat dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).

Forum ini, mempertemukan kepala daerah dari enam provinsi di Tanah Papua.

Selanjutnya,  membahas tantangan pembangunan pasca pemekaran daerah otonom baru (DOB), juga persoalan fiskal, konektivitas, dan pemerataan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengatakan kondisi fiskal Papua saat ini menghadapi tekanan besar setelah pembentukan DOB.

Menurutnya, Papua induk kehilangan sebagian sumber penerimaan daerah, dan dana bagi hasil sektor pertambangan.

“Kami berharap revisi regulasi Otonomi Khusus benar-benar memberi kepastian fiskal bagi daerah. Jika memperkuat dana Otsus dengan undang-undang, maka daerah tidak akan ada dampak. Meski  kondisi fiskal nasional mengalami gangguan,” ujar Fakhiri.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian manfaat sumber daya alam di seluruh wilayah Papua.

“Kalau ada tambang atau sumber penghasil di salah satu provinsi Papua, idealnya dapat merasakan manfaat bersama oleh seluruh provinsi di Tanah Papua supaya pembangunan berjalan seimbang,” katanya.

Fakhiri juga mendorong percepatan pembangunan konektivitas antardaerah. Menurutnya, harus memperkuat transportasi laut dan infrastruktur penghubung  agar integrasi pembangunan antarprovinsi berjalan optimal.

Karena itu, Papua induk membutuhkan koneksi strategis dengan Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan untuk mempercepat distribusi ekonomi dan pelayanan publik.

Enam Provinsi, Satu Visi Papua

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan enam provinsi di Tanah Papua harus tetap bergerak dalam satu visi pembangunan pasca pemekaran.

“Boleh enam provinsi, tetapi tetap satu panggung. Otonomi Khusus harus menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan Orang Asli Papua,” tegas Nawipa.

Pernyataan itu mempertegas komitmen kepala daerah Papua untuk menjaga sinergi pembangunan lintas wilayah demi memperkuat posisi Papua dalam agenda nasional.

Ketua Panitia Forum Koordinasi Strategis, Silwanus Sumule, menyebut forum ini menjadi wadah konsolidasi pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu fokus pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat Papua.

“Papua harus menjadi bagian penting dalam transformasi Indonesia menjadi negara modern, makmur, dan berkeadilan,” ujarnya.

Dalam forum itu, peserta juga membahas penguatan sistem integrasi pembangunan dan pengelolaan dana Otsus melalui SIPD RI, SIKD Otsus, dan SIP3.

Langkah ini, tentu membuat pelaksanaan pembangunan lebih transparan, efektif, serta tepat sasaran bagi Orang Asli Papua.(ARS)