Foto : Wamendagri John Wempi Wetipo, SH, MH bersama PJ. Gubernur Papua Pegunungan dan Forkopimda melaksanakan Rakor.
WAMENA, KLIKJO.ID— Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indoneaia (Wamendagri), John Wempi Wetipo, S.H., M.H., memimpin rapat koordinasi dalam rangka penyiapan lahan lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan pada Senin (06/02/2023).
Rakor digelar di Aula kantor Gubernur Papua Pegunungan, Jl. Diponegoro, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan Dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, SH, MH, dan jajaran.
Pada kesempatan itu Gubernur Papua Pegunungan menyambut dan berterima kasih kepada Wamendagri yang sudah berkunjung ke Provinsi Papua Pegunungan.
Pj. Gubernur juga melaporkan beberapa hari kedepan akan bentuk tim untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Sementara terkait lokasi, sudah melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat agar sesuai dengan standar pemerintahan.
“Harapan kami Pak Wamendagri bisa membantu dan mengarahkan Pemprov Papua Pegunungani,”ujarnya.
Wamendagri, John Wempi Wetipo, S.H., M.H., juga berterima kasih kepada Forum Komunikasi Pimpinan Dearah (Forkopimda) dan para kepala suku, tokoh adat dan tokoh intelektual yang hadir dan bertukar pikiran untuk membangun Provinsi baru.
Apabila di Distrik Walesi tidak menemukan solusi, akan mengambil lokasi di Gunung Susu dan sudah berkomunikasi dengan Dandim dan Kapolres terkait lahan. Diharapkan lahan yang sudah disepekati bisa dilepas semua aset dan sertifikat lahan tersebut.
“Ini bukan kepentingan pribadi saya, saya hanya ingin teman lahir saya bisa berkembang dengan tidak ada permasalahan yang terjadi selama pembangunan berjalan,” harapnya.
Ditambahkan, hasil Rakor ini akan disampaikan ke pusat, dan kepada Dandim dan Kapolres untuk membantu pengamanan tidak boleh ada masyarakat melakukan pemalangan di Wouma atau di Walesi dan di Yagara, apabila ditemukan langsung diproses secara hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Suku Walesi Yohanes Yelipele menyampaikan masyarakat Walesi sudah sepakat dan menerima keputusan ini. “Keluarga sudah setuju tanah ini kita serahkan untuk pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan,” ujarnya.
Dandim 1702/JWY Letkol Cpn Athenius Murip.S.H.M.H menegaskan, apa yang menjadi keputusan pada hari ini, akan dilaksanakan dan tidak ada lagi yang melakukan pemalangan.
“Saya sampaikan tidak ada yang melakukan kejahatan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, apabila ada akan kami lakukan tindakan tegas dan saya juga sudah berdiskusi bersama Kapolres Jayawijaya, dan kami minta masyarakat untuk sama-sama jaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini,” tegas Dandim.
Rakor ditutup dengan lagu Tanah Papua oleh tamu undangan dan ditutup dengan Doa dipimpin Pdt. Panti Salomena S.Th.(Ars)
Tinggalkan Balasan