Polda Sulut Seriusi Kasus Tanah, Oknum Aparat Pemerintah di Minut Terancam Jadi Tersangka

Berita Utama, Hukrim48 Dilihat

Polda Sulut.

Manado,KLIKJO.ID–Penegasan Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana terkait keseriusannya memberantas mafia tanah. Sudjana tak main-main menindak tegas praktik oknum yang sengaja bermain meraup keuntungan pada jual beli lahan ilegal.

“Atas perintah pimpinan Polri, kami akan menindak tegas mafia tanah. Setiap laporan yang masuk di Polda ditindaklanjuti sesuai prosedur. Kami tidak main-main, karena telah banyak yang dirugikan berkaitan dengan praktik mafia tanah. Kalau memang ada indikasi pelanggaran pidana, proses hukum pasti jalan,”tegas Sudjana.

Permainan mafia tanah di Sulut sangat memprihatinkan. Oknum aparat pemerintah pun tak sedikit bermain tanah untuk merauo keuntungan pribadi. Sebagaimana laporan resmi yang masuk si Polda Sulut.  Di Minahasa Utara, Oknum Camat Likupang Selatan dan Oknum Mantan pejabat Kepala Desa (Kumtua,red) Kokoleh berinisial NK dipolisikan akibat dugaan penjualan tanah milik warga secara ilegal ke perusahan tambang PT MSM.

Berdasarkan laporan Totje Sompie ke Polda Sulut dengan nomor STTLP/569.a/XII/2020/SPKT tanggal 23 Desember 2020. Penyidik mulai menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap para terlapor. Bahkan kabarnya, penyidik turun ke Desa Kokoleh dan melakukan pertemuan dengan oknum terlapor. Ditengarai, praktik para oknum terlapor tersebut terindikasi kuat melanggar pidana dan terancam diseret sebagai tersangka. Laporan Totje juga tak hanya kepads Oknum Camat dan Mantan Kades, dia juga memidanakan lelaki WM serta melaporkan perempuan FL.

Diketahui, dalam laporan menyebut, bahwa lokasi lahan yang telah dijual tersebut diduga menggunakan surat tanah illegal atau surat tanah yang dibuat dadakan. Sebab, pelapor hingga saat ini memiliki surat tanah sah karena lahan tersebut tidak pernah diperjual belikan kepada  orang lain. Bahkan, surat tanah pelapor masih bermeterai 25 rupiah.

“Surat tanah ini asli, tidak  ada manipulasi karena tanah yang dibayar PT  MSM itu tanah kami. Mungkin karena kami tinggal  di Batam sampai mereka (terlapor) seberani itu mengeluarkan surat tanpa persetujuan kami,” ujar Pelapor yang diwakili anak kandungnya Hanny Sumampow SH, beberapa waktu lalu.

Pelapor yakin Kepolisian dapat menangani laporan mereka dengan baik. Bahkan, pihak pelapor akan meminta penyidik untuk melakukan uji laboratorium forensik di Makassar terkait surat yang dimiliki pelapor dan surat milik terlapor.

”Kami akan minta uji laboratorium untuk mengungkap kebenaran atas surat yang kami miliki atau mereka (terlapor). Tentu dengan adanya uji laboratorium akan ketahuan mana surat asli dan mana surat yang dibuat dadakan. Dari tanda tangan saja pasti akan ketahuan,” tegas Hanny.

Sementara PT MSM dikonfirmasi melalui Sinyo Rumondor selaku Humas mengatakan, pihaknya menunggu proses hukum sebagaimana laporan polisi. Rumondor menambahkan, sejauh ini pihaknya membayar lahan sudah melalui rekomendasi yang  dikeluarkan desa dan sudah sesuai aturan.

“Tunggu saja hasil proses hukum. Kalau memang kami salah bayar tentu kami akan menuntut balik oknum yang menjual lahan tersebut. tapi selama ini kami membayar sesuai dokumen yang direkomendasi desa,” tandasnya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu di salah satu Rumah Kopi di Manado.(lan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.