Demo : Ketua DPRK Jayapura Ruddy Bukanaung, SE bersama sejumlah anggota, serta  Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekay, S.I.K saat bertemu pengusaha OAP yang melakukan demo.(Foto: ARS)

SENTANI, Klikjo.id –Lagi, puluhan pengusaha anak asli Papua menggelar aksi demo damai menuntut hak mereka yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura. para pengusaha OAP menggelar demo di aeeal perkantoran Gunung Merah halaman kantor Bupati Jayapura pada Kamis ( 9/1 /2025).

Pendemo menutup pagar pintu masuk dan memarkirkan dua unit mobil untuk memalang  dan membakar ban  bekas sehingga mengeluarkan asap tebal disusul nyala api yang lumayan besar sehingga membuat pegawai dan masyarakat tidak bisa melewati  pintu masuk .

Disaat bersamaan mereka berorasi  menuntut hak mereka harus dibayarkan. Manase Taime, salah satu pendemo saat berorasi mengatakan kalau tidak mengabulkan tuntutan, tidak akan  membuka pintu gerbang dan  akan menimbun material 10 ret dum trek, dan jika ada solusi piihak eksekutif dan legislatif harus membuat perjanjian dan bertemu langsung.

Aksi demo dijaga kepolisian dipimpin  langsung Kapolres  Jayapura AKBP Umar Nasatekay, S.I.K. bahkan mendatangi pihak eksekutif dan legislatif untuk segera bertemu dengan pendemo,  pihak legislatif  langsung turun bertemu  pendemo.

Ketua DPRK Jayapura Ruddy Bukanaung bersama sejumlah nggota  didampingi Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekay, S.I.K.,   menemui para pendemo. Ketrua DPRK
Ruddy Bukanaung menyampaikan bahwa, pihak legislatif sedang berupaya memperjuangkan hak-hak dan aspirasi masyarakat yang sudah masuk, termasuk tuntutan pengusaha lokal.

“Kami  mohon tidak ada lagi palang, bakar ban karena sedang memperjuangkan aspirasi yang sudah disampaikan ,” ucapnya di depan  pendemo. Dia menambahkan,  10 Januari pihak legislatif akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara banggar DPRK dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah  (TAPD)  membahas permasalahan yang terjadi.

“Setelah jelas sebab akibat  apa nanti jalan keluar dan kami tidak mau lama-lama kalau jalan keluar itu ada, dan tidak mempunyai konsekuensi hukum kedepannya pasti kita jalankan,” katanya. apalagi anggota legislatif Jayapura baru saja  disumpah.  Sebenarnya pihak legislatif mau  selesaikan masalah ini  secepatnya tapi harus dilakukan sesuai aturan atau  tidak boleh tabrak aturan,  tetap  jalankan sesuai mekanisme.

“Saya berharap RDP antara Banggar DPRK dengan TAPD segera dapat solusim, apa yang akan diambil pihak eksekutif juga legislatif akan menyampaikan pendapat,” ujarnya lagi.
Selaku Pimpinan dan mewakili anggota  DPRK Jayapura  meminta kesabaran dari teman-teman, dan jangan membuat jalan keluar dengan menimbulkan masalah baru, harus bersabar.(ARS)