Rakor:  Bupati Minsel Franky Donny Wongkar SH, bersama Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, SIP., memimpin Rapat Koordinasi Program Upland Project Tahun 2025 di Kantor Bupati. (Foto:Gy)

MINSEL, Klikjo.id  –Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar SH, (FDW) didampingi Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) membahas Program Upland Project Tahun 2025, digelar di Kantor Bupati, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Amurang Timur, pada Selasa (10/6/2025).

Narasumber, Konsultan Individu Microfinance Upland, Agus Praptomo, S.Si., MM. Turut hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra yang juga Plt. Kepala Dinas Sosial, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pertanian bersama jajaran, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Agenda  membahas Program Akses Layanan Keuangan atau Microfinance Upland, yang dirancang melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SulutGO.
Bupati FDW didampingi Kepala Dinas Kominfo, Tusrianto Rumengan SSTP, M.Si mengatakan, program Microfinance Upland merupakan bagian integral dari Program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (Upland Project). 

“Program ini melengkapi berbagai bentuk bantuan lainnya, seperti benih, sarana produksi pertanian (saprodi dan saprotan), alat dan mesin pertanian (alsintan), teknologi pertanian, kendaraan roda tiga dan roda empat, embung, jalan usaha tani (JUT), gudang pertanian, sekolah lapang, demonstration plot (demplot), Program Pangan Lestari (P2L), Rice Milling Unit (RMU), serta pelatihan dan pendampingan petani,” ujarnya.

Dijelaskan bahwa, guna mendukung peningkatan produksi pertanian, petani dan kelompok tani seringkali membutuhkan tambahan modal kerja. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian memberikan dana hibah Upland untuk akses layanan keuangan yang akan digunakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten di bank daerah atau lembaga keuangan mikro (LKM) milik daerah.

“Dana ini akan digunakan untuk memfasilitasi pembiayaan kepada petani, kelompok tani, dan korporasi petani peserta Program Upland,” ujarnya lagi.

Menurutnya, Program Akses Layanan Keuangan ini mengacu pada Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, melalui Keputusan Nomor 23.2/Kpts/Kl.230/B/05/2024 tertanggal 27 Mei 2024.(WEN/**)

Sumber: Gy IKP Kominfo Minsel