FOTO: Bupati Jayapura Dr, Yunus Wonda SH, MH Saat Membacakan Jawaban atas Laporan Banggar DPRK Jayapura.(Ist)

SENTANI, Klikjo.id –Bupati Jayapura Dr, Yunus Wonda SH, MH secara tegas mengingatkan agar perencanaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus lebih terarah, terukur dan asas manfaat sesuai aturan, sehingga tidak ada lagi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Ini disampaikan Bupati Yunus Wonda saat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura menggelar Rapat Paripurna III Masa Sidang II dengan agenda Jawaban Bupati atas Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRK terkait evaluasi dan pembahasan serta rekomendasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten Jayapura tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di ruang rapat paripurna DPRK Jayapura pada Selasa (12/8/2025).

Paripurna dipimpin  Ketua DPRK Jayapura Ruddy Bukanaung SE, didampingi Wakil Ketua II, Petrus Hamokwarong S.IP, dihadiri  Anggota DPRK Jayapura bersama OPD jajaran Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda SH, MH, didampingi Wakil Bupati Haris Richard Yocku SH, pada kesempatan itu berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRK yang telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai DPRK Jayapura yang sudah melaporkan  melalui tim penganggaran  dan pada kesmpatan hari ini  akan memberikan jawaban.

“Tentu jawaban tidak semua tercakup, tetapi catatan-catatan dewan akan menjadi atensi saya dan wakil bupati untuk kedepan kita akan menyusun mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai pada penyelesaian  untuk 2026,” ucap Bupati.

Bupati Yunus juga mengatakan biarlah yang terjadi  2025 ini menjadi evaluasi, dan untuk tahun 2026 nanti akan menata dengan baik dengan visi misi bupati dan wakil bupati.
“Kita sudah tahu dan sudah lihat kekurangan dan kelebihan kami dimana, dan itu menjadi refrensi untuk tahun 2026,” ujarnya.

Tentu ada banyak kegiatan yang belum bisa direalisasi, contohnya dari laporan realisasi kita yang tinggal empat bulan lagi  normal sebenarnya adalah 3 bulan, “Kami menilai penyerapan sangat rendah dengan begitu banyak hambatan dikarenakan baru dilantik, permasalahan di OPD yang baru laksanakan pelelangan dan itu sudah prediksi dalam tahun ini akan mengalami persoalan yang akan menghambat, “katanya.

Ia berharap tahun depan akan menjadi atensi, awal tahun Januari atau Februari harus sudah jalan, sehingga persentase bisa lebih tinggi hasilnya terutama penyerapan anggaran.

“Silpa itu sebenarnya kegagalan eksekutif, Silpa itu bukan keberuntungan dan keberhasilan seorang kepala daerah sebenarnya, Itu adalah kegagalan kita didalam mengoptimalkan visi misi kami dan itu harus diterima  oleh semua kepala Dinas kita masing-masing untuk bisa menterjemahkan dan tidak boleh daya serap  rendah,” Ujar Bupati.

Ini biarlah menjadi catatan, harapan pada tahun berikut tidak boleh lagi terjadi seperti ini dan harus koordinasi DPRK dan  TAPD untuk   maraton supaya  tidak boleh lagi terjadi,” Tutup Bupati Yunus Wonda. (ARS)