Menurutnya, pembangunan pagar dan gedung serbaguna akan diusulkan masuk dalam APBD Perubahan agar pelayanan kepada masyarakat lebih nyaman dan aman.

Masalah Lahan di Depapre

Di lokasi kedua, yakni Kampung Waiya Distrik Depapre, Komisi A menemukan masih banyak persoalan, khususnya terkait lahan.
“Masih terjadi klaim kepemilikan tanah antar pihak. Kalau masalah ini tidak selesai, pemerintah daerah akan kesulitan membangun infrastruktur, termasuk sekolah,” ujarnya.

Manggo berharap pemerintah daerah dapat menyelesaikan konflik lahan sebelum memulai pembangunan, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Kolaborasi di Sentani Barat

Kunker berakhir di Distrik Sentani Barat. Manggo menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi program pemerintah yang akan dijalankan melalui APBD Perubahan.
“Kami mengajak masyarakat ikut mengawal agar program yang direncanakan benar-benar bermanfaat. Distrik harus membangun distrik, kampung membangun kampung, sehingga pembangunan di Kabupaten Jayapura bisa terlihat nyata,” ucapnya.

Ia menambahkan, APBD Perubahan tahun ini difokuskan pada tahap perencanaan. “Sesuai arahan Bupati, tahun 2026 nanti tinggal realisasi program, termasuk pemekaran kampung dan distrik,” pungkasnya.(ARS)