Teken : Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri bersama Sekretaris Kementerian Dalam Negeri, Dr. Bachril Bakri, M.App.Sc, menyaksikan penandatanganan MoU antara Kejari dan para kepala daerah terkait pengawasan Dana Desa dan Koperasi Merah Putih, Rabu (29/10/2025).

SENTANI, Klikjo.id –Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Dr. Bachril Bakri M.App.Sc,  mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua yang menjadi provinsi pertama di Indonesia melaksanakan Rakorwasda.

Kegiatan Ini  digelar di Sentani pada Rabu (29/10/2025),
dihadiri langsung Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, dan  kegiatan isebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada 8–10 Oktober 2025 lalu di Jakarta.

Asal tahu saja, Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Papua dan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2025, mengusung  tema “Transformasi Peran APIP dalam Mendorong Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah”.

Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Dr. Bachril Bakri M.App.Sc, menjelaskan bahwa, sesuai amanat Presiden RI, pengawasan perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, mencegah kebocoran penerimaan negara, dan mengatasi lambatnya birokrasi dalam bekerja,

Selain itu, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) kini semakin strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“APIP di daerah harus berani memberantas praktik korupsi serta memastikan kinerja pemerintahan berjalan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menilai tema Rakorwasda kali ini sangat relevan dengan semangat reformasi birokrasi di era modern.

“APIP kini tidak hanya sebagai watchdog, tetapi juga trusted advisor dan assurance provider yang mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” jelasnya.

Fakhiri menambahkan, transformasi tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah, yakni “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis.”

Visi itu menekankan perubahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta pembinaan sosial budaya yang inklusif dan berkeadilan.

“Untuk mewujudkan visi tersebut, kami mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota memperkuat peran dan kapabilitas APIP melalui peningkatan kompetensi auditor, pengembangan sistem pengawasan berbasis risiko dan teknologi, serta pemanfaatan hasil pengawasan untuk mempercepat tindak lanjut,” pungkas Gubernur.(ARS)