Ia menambahkan, FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, hingga lembaga riset. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan lahir kebijakan berbasis data yang mampu memperkuat pengelolaan perkebunan kakao secara berkelanjutan.

Salah satu pengelola kebun kakao asal Distrik Yapsi, Dwi Irianto, menuturkan bahwa produksi kakao di wilayahnya sudah cukup baik dengan rata-rata hasil sekitar 700 kilogram per hektare.

“Sebenarnya hasil bisa mencapai satu ton per hektare, hanya saja faktor cuaca masih menjadi kendala utama yang memengaruhi produktivitas,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jayapura, Terry Ayomi, mengungkapkan bahwa potensi lahan perkebunan kakao di Kabupaten Jayapura masih sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal.

“Melalui FGD ini, kami ingin melakukan integrasi data dan menghimpun masukan dari para petani serta pengelola kakao. Kami juga akan memetakan secara pasti luas lahan kakao yang ada di Kabupaten Jayapura,” jelasnya.

Lebih lanjut, Terry menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Balai Karantina Pertanian untuk menilai potensi ekspor kakao dari Kabupaten Jayapura. Pemerintah daerah juga berencana menggandeng pengusaha yang selama ini mendampingi masyarakat di kampung-kampung agar pengembangan kakao dapat berjalan berkelanjutan.

“Harapan kami, melalui sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha, komoditas kakao dapat menjadi sektor unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayapura,” pungkasnya.(ARS)