Lobi : Gubernur Papua Matius D. Fakhiri saat menyampaikan usulan penguatan layanan kesehatan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Jumat (14/11/2025).(Foto: Ist)

JAKARTA, Klikjo.id –Dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan di Provinsi Papua, Gubernur  Matius D. Fakhiri melakukan lobi di pusat, dan mengajukan sejumlah usulan mendesak untuk peningkatan sektor kesehatan.

Ini disampaikan langsung Gubernur kepada Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam pertemuan resmi di Jakarta, pada Jumat (14/11/2025).

Langkah ini diambil sebagai respons atas tantangan tingginya kebutuhan kesehatan di tengah keterbatasan fiskal daerah pada APBD 2026.

Fakhiri menjelaskan  kualitas dan akses layanan kesehatan di Papua  belum optimal dan masih tingginya angka kematian, meningkatnya kasus penyakit menular, prevalensi stunting, serta  terlambatnya penanganan pasien kritis.

“Kondisi ini diperparah dengan minimnya sarana prasarana dan tidak berfungsinya sejumlah alat kesehatan vital di rumah sakit rujukan,” ujar Fakhiri.

Keterbatasan APBD 2026 Menjadi Tantangan Utama

Pemerintah Provinsi Papua saat ini menghadapi keterbatasan fiskal akibat turunnya Transfer ke Daerah (TKD), termasuk DAU, DAK, Otonomi Khusus, dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

Kondisi ini berdampak pada kemampuan daerah meningkatkan pembangunan sektor kesehatan.

Gubernur Fakhiri menegaskan komitmen memprioritaskan layanan kesehatan sebagai bagian dari visi “PAPUA CERAH” (Cerdas, Sejahtera, Harmoni).

“Kami mengapresiasi afirmasi tenaga kesehatan OAP dan program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kemenkes. Namun, Papua harus menjadi etalase pelayanan kesehatan Indonesia di kawasan Pasifik,” tegasnya.

Usulan Penguatan Alkes dan Pembangunan Fasilitas Kesehatan

Dalam dokumen resmi, Pemprov Papua mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk pengadaan alat medis vital, termasuk,

MRI, Microscope Neurosurgery, dan CT-Scan untuk RSUD Jayapura dan RSUD Abepura.

EEG untuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura

Fakhiri juga mengusulkan pembangunan gedung pusat pelayanan kesehatan dasar guna mendukung layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) di RSUD Jayapura dan RSJ Abepura.

Selain itu, Pemprov Papua meminta agar RSUD Abepura ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Khusus rujukan Ibu dan Anak serta Infeksi Paru untuk wilayah Papua Raya, mengingat belum adanya fasilitas layanan khusus tersebut.

“Sebagai satu-satunya Rumah Sakit Khusus Jiwa Tipe B di Pulau Papua, RSJ Abepura juga membutuhkan tambahan obat psikotropika,” tambah Fakhiri.(ARS)