Foto: Wakil Ketua III DPRK Jayapura, Nelson Ondi.(ARS)

SENTANI, Klikjo.id — Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura, Nelson Ondi, mendesak Direktur RSUD Yowari mengundurkan diri menyusul meninggalnya almarhumah Irene Sokoy beserta bayi.

Menurutnya, peristiwa tragis tersebut mencerminkan buruknya pelayanan dan lemahnya manajemen rumah sakit milik pemerintah daerah itu.

Nelson menilai rujukan Irene ke tiga rumah sakit berbeda menunjukkan tidak optimalnya sistem pelayanan kesehatan di RSUD Yowari.

Padahal, kata dia, indikator kematian ibu dan anak dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura sudah menjadi perhatian utama yang harus dibenahi.

“Direktur dilantik sejak Mei, enam bulan ini apa yang dikerjakan? Dalam RPJMD jelas angka kematian ibu dan anak cukup tinggi. Ini kelalaian,” ujarnya Nelson saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/11/2025).

Bahkan menurut dia, kasus ini sampai disoroti Presiden Prabowo Subianto. Secara etika, pimpinan rumah sakit hingga para kepala bidang semestinya legowo mundur.

Ia juga mempertanyakan komitmen RSUD Yowari dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Sebagai wakil rakyat jalur Otsus, Nelson menilai manajemen rumah sakit belum menunjukkan kapasitas memadai untuk mengelola dana strategis tersebut.

Selain itu, ia menyoroti minimnya transparansi terkait pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada Komisi C DPRK Jayapura.

Tak hanya soal manajemen, Nelson turut mengungkap kondisi fasilitas yang dinilainya memprihatinkan.

Unit Gawat Darurat (UGD) disebut belum memiliki pendingin ruangan, sementara kesejahteraan tenaga medis tidak sebanding dengan beban kerja.

Ia juga menyingkap dugaan praktik tidak sehat terkait biaya pengantaran jenazah.

“Saya temukan warga di Kampung Puai harus bayar Rp600 ribu untuk pengantaran jenazah. Dari pengecekan, ada oknum yang bermain. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Nelson mengusulkan agar pengelolaan dana Otsus sektor kesehatan dialihkan kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura atau langsung ke puskesmas agar pelayanan lebih merata dan kepercayaan publik dapat dipulihkan.

“Kemenkes sudah menganggarkan pembangunan pustu pada 2025 dan itu sudah berjalan. Dana Otsus sekitar Rp10 miliar sebaiknya digeser untuk peningkatan pelayanan dan dikelola Dinas Kesehatan. RSUD Yowari harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi,” pungkasnya.
(ARS)