Selain pendidikan gratis, Pemprov juga menyusun 20 program prioritas untuk mengatasi kesenjangan pendidikan.

Program tersebut meliputi pembangunan sekolah unggulan seperti Mepamor Expo, penguatan asrama berbasis keagamaan dan asrama di wilayah 3T, peningkatan kesejahteraan dan sertifikasi guru, serta bantuan biaya pendidikan untuk 5.261 mahasiswa termasuk yang berkuliah di luar Papua.

Pemprov juga merekrut 276 sarjana Papua melalui program Aparat Penggerak Gizi/Pendidikan (APG) dan menempatkan mereka di distrik-distrik. Langkah ini menjadi solusi ganda bagi pemerataan tenaga pendidik dan pengurangan pengangguran sarjana.

Fasilitas pendidikan di daerah pedalaman seperti Mulia, Ilaga, Sugapa, dan Enarotali juga mendapat perhatian khusus melalui pembangunan unit sekolah baru agar akses belajar tidak lagi terhambat jarak.

Sebagai penguatan tata kelola anggaran, Pemprov memperkenalkan Aplikasi Data Siswa OAP. Sistem digital ini memuat data lengkap siswa dari SD hingga SMA/SMK, kebutuhan sekolah, rincian biaya per siswa, hingga verifikasi penerima manfaat. Nawipa menegaskan pentingnya kejujuran dalam penginputan dan pemutakhiran data agar manfaat anggaran tepat sasaran.

“Tanpa kejujuran, aplikasi ini tidak berjalan. Semua harus transparan dan tidak boleh disalahgunakan,” tegasnya.

Gubernur Nawipa menutup sambutan dengan ajakan kolaborasi luas. Ia menyebut kemajuan pendidikan Papua Tengah hanya dapat dicapai melalui kerja bersama pemerintah, tokoh agama, masyarakat, para pendidik, dan keluarga.(YM)