Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Papua menyampaikan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek kedaulatan dan keamanan negara, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat perbatasan, khususnya Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

Ia menyebutkan, tantangan pengelolaan perbatasan di Papua meliputi kondisi geografis yang luas, keterbatasan infrastruktur, serta dinamika sosial masyarakat di wilayah perbatasan.

Pemerintah Provinsi Papua, kata Rumaropen, berkomitmen menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara melalui empat pilar pembangunan, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Aman.

Pemerintah Provinsi Papua juga menyatakan kesiapan untuk mendukung Panja Komisi II DPR RI dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan perbatasan yang lebih efektif.

Kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang berdampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Papua. (ARS)