Foto: Ist

JAKARTA, Klikjo.id –Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah/2026 M jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Keputusan ini diambil dalam Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Menag menjelaskan, berdasarkan perhitungan hisab, posisi hilal pada hari pengamatan belum memenuhi kriteria visibilitas hilal yang ditetapkan forum MABIMS.

Karena itu, awal Ramadan diputuskan melalui metode hisab dan rukyat secara terpadu.

“Secara hisab, data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Dengan demikian, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026,” ujarnya dalam konferensi pers usai sidang.

Paparan Tim Hisab Rukyat menunjukkan tinggi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada rentang minus 2 derajat 24 menit 43 detik hingga 0 derajat 55 menit 41 detik.

Sementara sudut elongasi berkisar antara 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik.

Data tersebut belum memenuhi standar imkan rukyat MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

“Bukan hanya belum memenuhi kriteria imkan rukyat, tetapi secara astronomis hilal memang belum mungkin terlihat,” jelas Menag.

Hasil perhitungan itu diperkuat laporan rukyat dari 96 titik pemantauan di seluruh provinsi.

Tidak satu pun pengamat melaporkan terlihatnya hilal. Bahkan di sejumlah negara Islam lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, hingga Turki, posisi hilal juga belum memenuhi kriteria.

Menag berharap penetapan serentak ini menjadi momentum kebersamaan umat Islam.

Ia mengimbau masyarakat menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadan dengan bijak agar tidak memicu perpecahan.

“Jadikan perbedaan sebagai kekayaan dan mozaik indah bangsa. Kita sudah berpengalaman hidup dalam keberagaman namun tetap kokoh dalam persatuan,” tuturnya.

Sidang Isbat turut dihadiri Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar, Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, para pimpinan ormas Islam, ahli falak, astronom perguruan tinggi, serta perwakilan BMKG, BRIN, Badan Informasi Geospasial, dan Planetarium Jakarta.(**)

Sumber: Humas Kemenag