Foto : Presiden Prabowo Subianto saat pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026).(Ist)

JAKARTA, Klikjo.id  –Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menjalankan ekonomi Pancasila sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Penegasan itu lewat pidato Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Presiden menekankan, ekonomi nasional harus berpihak kepada rakyat serta menjunjung tinggi keadilan sosial dan persatuan bangsa.

“Kita jalankan  ekonomi Pancasila. Ekonomi  berketuhanan,   berkemanusiaan,  menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Prabowo.

Selain itu, Presiden menilai pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok atau wilayah.

Karena itu, negara wajib hadir menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial,  berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, menjaga keseimbangan, memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ujarnya.

Prabowo juga menyoroti pentingnya pelayanan publik dan birokrasi yang profesional sebagai syarat utama negara maju.

Menurutnya, pemerintah harus mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung dunia usaha dalam membuka lapangan kerja baru.

“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi  unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Tak hanya itu, Presiden menegaskan tidak ada negara maju dengan birokrasi lemah dan kepastian hukum yang buruk.

“Tidak ada negara maju kalau pemerintah  lemah, birokrasi  lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum,” tutur Prabowo.

Penghasilan Hakim Naik Hampir 300 Persen

Presiden juga mengungkapkan pemerintah terus memperkuat institusi negara melalui peningkatan kesejahteraan aparatur negara.

Salah satu langkah yang disorot ialah kenaikan penghasilan hakim yang mencapai hampir 300 persen.

“Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ucap Presiden.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmen memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional. Seluruh kementerian dan lembaga membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.

“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup,” tegasnya.

Target 60 Ribu Koperasi Merah Putih

Untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, Presiden turut menyoroti perkembangan program Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.

Saat ini, sebanyak 1.061 koperasi sudah beroperasi.
Pemerintah menargetkan sedikitnya 20 ribu koperasi aktif pada Agustus 2026 dan lebih dari 60 ribu koperasi hingga akhir tahun.

“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu koperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu,” ujar Kepala Negara.

Kejar Energi Surya, Kurangi Impor BBM

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit tenaga surya hingga 100 gigawatt dalam tiga tahun ke depan.

Program dengan percepatan konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik.

“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini,” katanya.

Menurut Presiden, langkah itu akan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia dari impor BBM sekaligus menghemat devisa negara.

“Insyaallah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga,” ujarnya.

Melalui berbagai program, Presiden menegaskan ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep, melainkan strategi nyata membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera dengan negara hadir untuk rakyat.(**)

Sumber: BPMI Setpres