Dorong Revitalisasi Pasar Rakyat untuk  Dukung MBG

Foto: Bupati  Yunus Wonda  bersama Anggota DPDRI  Carel Simon Petrus Suebu  saat  audiensi dengan Wamendag RI di  Jakarta.(Ist)

JAKARTA, Klikjo.id –Pemerintah Kabupaten Jayapura berupaya mendorong revitalisasi pasar rakyat untuk menopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, Bupati Jayapura Yunus Wonda  menemui dan audiensi bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (KemendagRI) di Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).

Hadir mendampingi, Anggota DPDRI asal Papua, Carel Simon Petrus Suebu SE, Kadis Perindag, Theopilus Hendrik Tegai, serta Kabag Humas dan Protokol, Michael Yewi, SSTP.

Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, MSc, bersama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan SIP, M.Si, langsung menerima rombongan di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan, Bupati Yunus Wonda menekankan pentingnya revitalisasi pasar rakyat sebagai pusat  bahan pangan lokal. Selain itu berfungsi mendukung Program MBG yang kini berjalan di Kabupaten Jayapura.

Menurutnya, program nasional itu harus mampu memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat, dalam hal ini petani dan pedagang lokal.

“Sayur-mayur dan berbagai kebutuhan pangan lainnya berasal dari petani lokal yang diperjual-belikan di  pasar yang ada di Kabupaten Jayapura,” ujar Yunus Wonda.

Ia menjelaskan, saat ini ada sekitar 14 yayasan pelaksana Program MBG di Kabupaten Jayapura yang membutuhkan pasokan bahan pangan secara berkelanjutan.

Karena itu, pasar rakyat yang representatif menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran penyaluran bahan pangan.

Pembenahan Pasar Mendesak

Bupati Yunus Wonda juga mengungkapkan kondisi sejumlah pasar di Kabupaten Jayapura masih membutuhkan perhatian serius.

Keterbatasan fasilitas membuat sebagian pedagang berjualan di luar area pasar. Kondisi ini tentu kurang nyaman dan sangat mengganggu aktivitas perdagangan .

“Kami berharap Kementerian Perdagangan dapat mendukung pengembangan dan revitalisasi pasar di Kabupaten Jayapura. Pemerintah daerah siap menindaklanjuti seluruh kebutuhan teknis ,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri mengapresiasi Pemkab Jayapura yang aktif memperjuangkan pengembangan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, revitalisasi pasar rakyat merupakan salah satu program prioritas Kemendag yang tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan tata kelola pasar.

“Kami telah mencatat masukan Bapak Bupati. Revitalisasi pasar membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan kementerian ,” ujarnya.

Dia menegaskan, Kemendag akan melakukan kajian teknis dan verifikasi lapangan  pasar-pasar usulan untuk revitalisasi.

Jika  memenuhi kriteria,  akan menindaklanjuti usulan  sesuai mekanisme yang berlaku dan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan fisik.

“Kami akan menurunkan tim untuk melihat kondisi riil di lapangan. Jika memenuhi syarat dan layak, tentu akan kami tindak lanjuti,” jelasnya.

Dorong Digitalisasi Pasar dengan QRIS

Selain revitalisasi fisik, Kemendag juga mendorong modernisasi pasar rakyat melalui peningkatan tata kelola  transaksi. Dengan memperluas penggunaan sistem pembayaran QRIS melalui kerja sama dengan Bank Indonesia.

Menurutnya, pasar rakyat harus berkembang menjadi lebih modern dan kompetitif tanpa kehilangan identitasnya sebagai pusat ekonomi kerakyatan.

“Ke depan kami ingin pasar rakyat semakin modern dan kompetitif, tetapi tetap mempertahankan karakter pasar tradisional. Masyarakat dapat memilih bertransaksi secara tunai maupun digital,” katanya.

Perkuat Ekonomi Lokal Berkelanjutan

Harapannya, audiensi ini  menjadi langkah strategis untuk mempercepat revitalisasi pasar rakyat di Kabupaten Jayapura.

Selain meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli. Harapannya, revitalisasi pasar akan memperkuat sektor pertanian lokal.  Selain itu juga, dapat memperlancar rantai pasok pangan untuk Program MBG, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(ARS)