Selamatkan Ruang Fiskal Daerah

Foto: Gubernur Papua Matius D Fakhiri saat bertemu Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto di Jakarta.(Ist)

JAKARTA, Klikjo.id – Gubernur Papua Matius D Fakhiri mengusulkan redistribusi aparatur sipil negara (ASN) Papua ke kementerian dan instansi vertikal. Hal ini, sebagai solusi atas membengkaknya jumlah ASN pascapemekaran daerah.

Usulan ini disampaikan kepada Wamen PAN-RB, Komjen Pol  (Purn) Purwadi Arianto, di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Kesempatan itu, Matius meminta pemerintah pusat menjadikan penataan ASN Papua sebagai agenda prioritas nasional.

Menurutnya, kelebihan ASN telah membebani keuangan daerah dan menghambat percepatan pembangunan. Ia menjelaskan, kebutuhan ideal ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua hanya sekitar 4 ribu orang.

Namun, setelah pemekaran wilayah, jumlah ASN  mencapai lebih dari 7.000 orang. Akibatnya, belanja pegawai meningkat tajam sehingga ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas.

“Sebagian besar anggaran,  juga Dana Otonomi Khusus, habis untuk membayar gaji ASN,  guru dan tenaga kesehatan. Akibatnya, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan program strategis menjadi minim,” ujar Matius.
Selain itu, Gubernur menegaskan kondisi ini merupakan konsekuensi dari kebijakan pemekaran daerah. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan dukungan serta kebijakan khusus dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan agar sebagian ASN pindah ke kementerian maupun lembaga vertikal yang beroperasi di Papua.

Menurut Matius, kebijakan ini tidak hanya mengurangi beban belanja pegawai pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat kapasitas pelayanan instansi vertikal di berbagai wilayah.

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti usulan itu. Dengan demikian, birokrasi di Papua dapat menjadi lebih efisien.

“Nantinya,  kondisi fiskal daerah semakin sehat, dan anggaran pemerintah lebih fokus untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Papua,” tandasnya. (ARS)