JAYAPURA, Klikjo.id – ARUN Papua mendesak pemerintah segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk dugaan keracunan massal MBG di Depapre.

Desakan itu muncul karena korban sekitar 200 orang anak sekolah dan ibu hamil.
Anggota ARUN Papua, Audry A.R. Latumahina, meminta pemerintah menangani kasus  secara serius dan menyelidiki penyebab.

“Dari data yang kami peroleh, jumlah korban mencapai lebih dari 200 orang,” kata Latumahina, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan MBG benar-benar memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menjamin keamanan makanan bagi masyarakat.

Selain itu, ARUN Papua menyoroti informasi bahwa makanan MBG tiba di sekolah setelah siswa menyelesaikan kegiatan belajar.

Kondisi tersebut, kata Latumahina, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem distribusi, pengawasan, serta kualitas makanan yang diberikan.

Karena itu, ia meminta pemerintah membuka informasi mengenai anggaran penyediaan makanan MBG secara transparan kepada masyarakat.

ARUN Papua bahkan mendorong pemerintah mengkaji kembali skema MBG dan mempertimbangkan alternatif pemberian anggaran langsung kepada orang tua.

Menurut Latumahina, langkah tersebut memungkinkan orang tua menyiapkan makanan sendiri dengan mempertimbangkan kualitas serta keamanan pangan.

Namun, ia menilai penyelenggara MBG tetap memiliki tanggung jawab utama memastikan makanan memenuhi standar keamanan sebelum dibagikan kepada masyarakat.

Latumahina juga mengkritisi sikap pihak yayasan penyelenggara yang disebut masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Utamakan Keselamatan Warga

Menurut dia, menunggu hasil pemeriksaan saja belum cukup karena keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus tersebut.

“Kalau hanya menunggu hasil pemeriksaan lalu berbicara soal ganti rugi, itu tidak cukup,” tegas Latumahina.
Selain itu, ARUN Papua menyoroti biaya yang harus ditanggung keluarga korban ketika membawa anggota keluarganya mendapatkan perawatan.

Keluarga korban disebut harus menuju rumah sakit di Yowari dengan biaya transportasi yang dinilai cukup membebani.

Atas kondisi tersebut, ARUN Papua kembali mendesak pemerintah menetapkan status KLB dan memberikan penanganan maksimal kepada seluruh korban.

Latumahina menilai jumlah korban yang mencapai ratusan orang harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.

“Kalau melihat jumlah korban yang mencapai ratusan orang, kami mempertanyakan mengapa pemerintah belum menetapkan status kejadian luar biasa,” ujarnya.

ARUN Papua juga menerima informasi mengenai seorang siswa di salah satu sekolah wilayah Entrop yang masih mengalami keluhan kesehatan.

Informasi tersebut, kata Latumahina, perlu diverifikasi dan ditindaklanjuti instansi terkait untuk memastikan kondisi kesehatan siswa tersebut.

Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya menjaga keberlanjutan program, tetapi juga memperkuat keamanan pangan dan pengawasan.

ARUN Papua juga mendorong pemerintah mengevaluasi kapasitas penyedia MBG agar distribusi makanan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Ini menyangkut nyawa manusia, terutama anak-anak dan ibu-ibu hamil,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Jayapura dan yayasan penyelenggara MBG belum memberikan tanggapan resmi mengenai desakan tersebut.

Klikjo.id masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pemerintah daerah, yayasan penyelenggara, serta instansi kesehatan terkait dugaan keracunan massal tersebut.(ARS)