Foto: Juru Bicara PSSI Sulut, Devy Armando Karamoy.(Ist)

MANADO, Klikjo.id –PSSI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menonaktifkan tugas dan kewenangan anggota Komite Pemilihan (KP) serta Komite Banding Pemilihan (KBP) sejak Jumat (13/11/2026).

Penonaktifan ini Berdasarkan Hasil Evaluasi Organisasi
Kebijakan yang tertuang dalam surat PSSI Provinsi Sulawesi Utara Nomor 096/PSSI-SULUT/XI/2026 tertanggal 13 November 2026.

Penegasan ini disampaikn Juru Bicara PSSI Sulut, Devy Armando Karamoy (DAK) saat bersua dengan sejumlah wartawan di Manado pada Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah penataan organisasi untuk memastikan seluruh perangkat bekerja sesuai Statuta PSSI.

DAK mengingatkan bahwa, setiap komite wajib menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan aturan organisasi.

Karena itu, tidak boleh ada tindakan melampaui kewenangan.

“Keputusan ini merupakan bagian dari penataan organisasi. PSSI Sulut ingin memastikan bahwa setiap perangkat organisasi memahami dan menjalankan kewenangannya sesuai aturan,” terangnya.

Sekali lagi DAK menegaskan bahwa, dalam organisasi tidak boleh ada pelaksanaan tugas yang melampaui batas kewenangan dalam Statuta PSSI.

Wajib Berpedoman pada Regulasi

Ia menjelaskan, tata kelola organisasi sepak bola harus berpedoman pada regulasi. Dengan demikian, setiap keputusan tidak boleh diambil sepihak.

“Prinsipnya sederhana, semua harus tunduk pada Statuta dan Peraturan Organisasi PSSI. Setiap komite memiliki tugas dan fungsi masing-masing,” katanya.

Karena itu, koordinasi dan kepatuhan mekanisme organisasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

Menurutnya lagi, surat tentang Pemberitahuan Penonaktifan Anggota KP dan KBP itu ditandatangani Plt. Ketua PSSI Sulut, Arya Mahendra Sinulingga.

Sementara itu, penerbitan surat merupakan tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal PSSI Nomor 6786/PGD/701/XI-2026 tertanggal 11 November 2026.

Surat Sekjen PSSI berisi tanggapan atas permohonan arahan terkait Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan PSSI Sulut.

Dan berdasarkan evaluasi dokumen dan berita acara yang diserahkan pada 6 November 2026, menemukan keterlibatan anggota kedua komite dalam pertemuan pembahasan jadwal Kongres Pemilihan.

Pertemuan itu membahas sekaligus menetapkan jadwal kongres tanpa koordinasi dengan PSSI Sulut maupun PSSI Pusat.

“Tindakan itu  tidak sesuai dengan pembagian kewenangan organisasi sesuai Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Statuta PSSI Edisi 2025,” ujar Karamoy.

Dalam ketentuan itu, PSSI Provinsi memiliki kewenangan sebagai penyelenggara kongres.

Sementara itu, Komite Pemilihan bertugas mengatur dan mengawasi proses pemilihan berdasarkan Kode Pemilihan PSSI.

Bukan Pemberhentian Permanen

Devy menegaskan, keputusan penonaktifan memang  bukan berarti pemberhentian permanen  keanggotaan Komite Pemilihan maupun Komite Banding Pemilihan.

“Perlu kami tegaskan, ini bukan pemberhentian permanen. Ini merupakan langkah evaluasi dan penataan organisasi,” ujarnya lagi.

Selanjutnya,  ke depan, penetapan kembali anggota KP maupun KBP melalui mekanisme organisasi yang sah dan sesuai ketentuan Statuta PSSI.

Bahkan, akan melaksanakan penetapan kembali anggota, melalui Kongres Biasa PSSI Provinsi Sulut, rencananya berlangsung pada 30 November 2026.

DAK berharap seluruh tahapan organisasi dapat berjalan tertib, transparan, serta tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku.

“PSSI Sulut ingin memastikan seluruh tahapan organisasi berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi,” tegasnya lagi.

Ia menambahkan bahwa dalam hal ini,  ia berbicara tentang tata kelola organisasi sepak bola, sehingga kepastian aturan dan penghormatan  kewenangan masing-masing  sangat penting.

“Melalui kebijakan ini, PSSI Sulut menegaskan komitmennya menjaga tertib administrasi, kepastian kewenangan, dan tata kelola organisasi sepak bola daerah sesuai Statuta PSSI,” tandasnya. (*)