Foto: Gubernur Papua Matius D. Fakhiri saat meninjau layanan kesehatan di Jayapura.(Ist)

JAYAPURA, Klikjo.id –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melakukan pembenahan layanan kesehatan  di RSUD Yowari.

Karena itu, Pemprov  Papua mengambil langkah cepat melalui sistem rujukan terintegrasi dan layanan satu atap guna mengatasi penumpukan pasien.

Pembahasan ini mengemuka dalam rapat daring bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan. Namun demikian, fokusnya tidak hanya pada RS Yowari, melainkan juga evaluasi menyeluruh  rumah sakit pemerintah di Papua.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan untuk melakukan pembenahan  secara sistemik.
“Secara global, kami membahas seluruh pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah di Papua,” ujarnya di Jayapura, Selasa lalu.

Waspada  Penumpukan Pasien di IGD


Sebelumnya, Pemprov Papua melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Yowari usai kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk. Hasilnya,  kondisi sangat mengkhawatirkan.

Pasien  menumpuk di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Bahkan, pasien penyakit biasa bercampur dengan pasien penyakit menular.

“Kondisinya hampir sama seperti laporan sebelumnya, terjadi penumpukan di IGD,” kata Fakhiri.

Sebagai respons cepat, Pemprov Papua langsung mendistribusikan pasien ke rumah sakit lain yang masih memiliki kapasitas tempat tidur.

Langkah ini diambil agar beban layanan di RS Yowari dapat berkurang. Selain itu, menekan potensi risiko penularan penyakit.

“Kami segera merujuk pasien ke rumah sakit lain agar tidak terjadi penumpukan,” jelasnya.

Kolaborasi Antar RS

Selanjutnya, Pemprov Papua mendorong penguatan sistem rujukan antar rumah sakit. Kolaborasi antara RSUD Yowari, RS Abepura, hingga RS Dok II Jayapura mulai krusial. Dengan demikian, penanganan pasien bisa lebih cepat, tepat, dan merata.

Di sisi lain, mendorong konsep layanan satu atap.  Sistem ini memungkinkan pasien mendapatkan layanan medis sekaligus mengurus administrasi dalam satu lokasi.

Layanan ini mencakup BPJS, Dukcapil, hingga Dinas Sosial.
“Layani dulu pasien, administrasi menyusul. Masyarakat tidak boleh terombang-ambing,” tegas Fakhiri.

Tidak hanya itu, Pemprov Papua juga merancang pembangunan rumah susun (rusun). Fasilitas ini untuk tenaga medis dan keluarga pasien.
Langkah ini  akan mampu mengurangi kepadatan di area rumah sakit, khususnya di IGD.

Selain pelayanan, aspek keamanan juga menjadi perhatian. Tenaga medis harus mendapatkan perlindungan dari potensi intimidasi.

Bahkan, aparat kepolisian telah mulai melakukan pengamanan di RSUD Yowari.
“Tenaga medis harus merasa aman. Tidak boleh ada intimidasi,” tegasnya lagi.

Pada akhirnya, Pemprov Papua menekankan bahwa perbaikan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.

Karena itu, sinergi lintas instansi dan daerah menjadi kunci utama.

“Ini tanggung jawab bersama untuk memperbaiki layanan kesehatan di Papua,” pungkas Fakhiri.(ARS)