FOTO : Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri saat penanaman padi di Kampung Baino Jaya, Distrik Oudate, Kabupaten Waropen, Senin (18/5/2026). (Ist)

WAROPEN, Klikjo.id –Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, melakukan penanaman padi perdana  di Kampung Baino Jaya,  Oudate, Waropen, pada Senin (18/5/2026).

Fakhiri mendorong program cetak sawah rakyat seluas 100 hektare (Ha). Ini merupakan  Program Strategis Nasional (PSN) untuk membangkitkan ekonomi masyarakat Papua.

Dalam kunjungan kerja, Fakhiri menilai sektor pertanian menjadi solusi utama di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat efisiensi anggaran pemerintah.

Menurutnya, semua provinsi itu sama, ada efisiensi dan harus mengambil manfaat dari semua kegiatan program strategis nasional.

“Sebagai gubernur saya sudah keliling ke semua menteri untuk meminta program supaya kita kerjakan di Papua,” ujar Fakhiri.

Fokus Pengembangan Pertanian dan Perkebunan

Selain itu, ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua kini fokus mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan sebagai motor ekonomi baru.

Ia menambahkan,  Papua harus memaksimalkan program cetak sawah, karena memiliki potensi lahan luas dan subur.

“Saya fokus di pertanian, perkebunan, peternakan. Salah satu konsen yaitu cetak sawah ini. Ada pembukaan lahan, revitalisasi dan optimalisasi,” katanya.

Fakhiri juga meminta Pemerintah Kabupaten Waropen segera mengeksekusi pengembangan cetak sawah hingga 700 Ha.

Bahkan, ia menegaskan akan melakukan evaluasi   kepada organisasi perangkat daerah yang  lambat bekerja.

“Uangnya ada, tinggal  Bupati dan Kepala Dinas kerja saja. Kalau kadis kerja lambat, copot saja, ganti yang mau kerja,” tegasnya.

Tak hanya padi, Pemprov Papua juga mendorong pengembangan komoditas unggulan lain. Seperti, kelapa, kakao, kopi, singkong, hingga tanaman jarak sebagai sumber energi terbarukan.

Di sisi lain, Fakhiri menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam seluruh program pembangunan di Papua, khususnya di Kabupaten Waropen.

“Proteksi bagi orang Papua itu tidak boleh tawar-menawar. Masyarakat adat harus ada dalam setiap program pembangunan,” ujarnya.

Selain pengembangan pertanian, Pemprov Papua juga memastikan dukungan pembangunan infrastruktur jalan dan konektivitas menuju wilayah terisolasi di kawasan pesisir utara Papua.

Langkah itu  penting untuk mempercepat penyalurani hasil pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah terpencil. (ARS)