Foto: Tokoh Adat Ondofolo Kampung Babrongko Ramses Wally dan Sekretaris DAS Demutru, Bernadus Iwong.(ARS)

SENTANI, Klikjo.id –Tokoh adat yang juga Ondofolo Kampung Babrongko, Ramses Wally, mempertanyakan kegiatan demo untuk pergantian Ketua DPRK Jayapura.

Ramses yang juga Wakil Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Sentani, curiga gerakan itu sarat kepentingan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, roda pemerintahan saat ini berjalan normal. Selain itu, sinergi  DPRK dan Bupati Jayapura, Yunus Wonda, berjalan lancar, solid dan tanpa hambatan.

“Kalau melihat kondisi saat ini, masyarakat dalam keadaan baik. Program pemerintah juga berjalan lancar. Karena itu, kami curiga, muncul aksi demo, karena kepentingan segelintir orang saja,” ujar Ramses.

Namun demikian, ia juga mengingatkan kemungkinan adanya keterlibatan oknum internal partai. Jika benar, ini berpotensi merusak soliditas partai.

“Kalau dugaan ini benar, bisa berbahaya  untuk partai, karena kader akan  saling melemahkan,” tegasnya.

Melalui Mekanisme Resmi

Lebih lanjut, Ramses menekankan bahwa pergantian Ketua DPRK harus  melalui mekanisme resmi partai. Di antaranya melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Pusat (DPP), hingga Mahkamah Partai.

Sebaliknya, ia menilai tekanan melalui aksi demonstrasi bukan jalur yang tepat. Bahkan, kondisi ini berisiko memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Ini bisa ada gesekan sosial. Itu yang harus kita hindari bersama,” tambahnya.

Senada dengan itu, Sekretaris DAS Demutru, Bernadus Iwong, juga menilai  ada oknum yang menunggangi aksi demonstrasi.

Menurutnya lagi, kondisi riil di lapangan justru menunjukkan masyarakat merasakan manfaat dari berbagai program pemerintah berjalan baik.

“Tidak ada persoalan berarti di masyarakat. Program pemerintah berjalan baik dan warga sudah  merasakan langsung,” ujarnya.

Karena itu, Bernadus menegaskan bahwa jika ada persoalan terkait jabatan Ketua DPRK, seharusnya selesaikan melalui jalur internal partai.

“Kalau ada masalah, selesaikan di internal partai melalui DPW, DPP, dan Mahkamah Partai. Itu jalur yang benar,” tegasnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa konstalasi politik ke depan berpotensi memunculkan berbagai kepentingan baru. Jika pengelolaan tidak baik, dapat mengganggu stabilitas daerah.

Oleh sebab itu, masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang.

“Demo adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun, jangan sampai ada yang memanfaatkan untuk kepentingan mereka,” pungkasnya. (ARS)