Foto: Wakil Ketua II DPR Kabupaten Jayapura, Petrus Hamokwarong.(ARS)

SENTANI, Klikjo.id –Wakil Ketua II DPRK Jayapura, Petrus Hamokwarong, meminta masyarakat adat jangan melakukan pemalangan fasilitas publik.

Selain itu Petrus mengarahkan agar para pemangku kepentingan untuk mendukung program pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Ajakan itu disampaikan saat bersua dengan wartawan di ruang kerja Kantor DPRK Jayapura,  pada Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPR memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi tetap berjalan demi kepentingan masyarakat.

Karena itu, ia mengajak Ondofolo, kepala suku, koselo, abuafa, tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah kampung bersinergi mendukung pembangunan.

“Harapannya pemangku kepentingan adat  bersama-sama mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Petrus menegaskan bahwa aksi pemalangan sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor pemerintahan, justru merugikan masyarakat Kabupaten Jayapura.

Akibatnya, pelayanan dasar menjadi terganggu. Anak-anak tidak dapat mengikuti proses belajar, pelayanan kesehatan tidak maksimal.

“Yang menerima dampak bukan orang luar, tetapi masyarakat kita sendiri,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa persoalan hak ulayat maupun aspirasi masyarakat adat sebaiknya melalui  musyawarah bersama pemerintah daerah dan DPR.

Menurutnya, DPR selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung untuk mencarikan solus.

“Silakan datang berdiskusi dengan DPR maupun pemerintah daerah agar kita bersama-sama mencari solusi,” jelas Petrus.

Ia juga menilai kepala kampung dan para tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan.

Pada kesempatan itu, Petrus mengajak masyarakat  Kabupaten Jayapura  mendukung pembangunan daerah, dan Program Strategis Nasional (PSN).

“Mari bergandengan tangan menjaga situasi tetap kondusif, memberikan edukasi kepada masyarakat. Serta, memastikan pelayanan publik berjalan demi kemajuan Kabupaten Jayapura,” pungkasnya.(ARS)