Tegaskan Kantongi Rekaman dan Notulen Rapat
Foto: Juru Bicara PSSI Sulut, Devy Karamoy, menjelaskan kronologi penonaktifan KP dan KBP.(Ist)
MANADO, Klikjo.id –PSSI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) membeber alasan penonaktifan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP).
Juru Bicara (Jubir) PSSI Sulut, Devy Karamoy menegaskan bahwa, keputusan ini sebagai tindak lanjut evaluasi organisasi berdasarkan arahan PSSI Pusat dan Statuta PSSI Tahun 2025.
Selain itu keputusan itu tidak secara sepihak ataupun berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.
Menurutnya, ada rangkaian peristiwa sejak September hingga November 2026 yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Bahkan, Devy memastikan pihaknya memiliki dokumentasi lengkap berupa surat-menyurat resmi, rekaman pertemuan, serta notulen rapat.
“Kami ingin meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat sepak bola Sulut. Penonaktifan KP dan KBP bukan keputusan sepihak,” terangnya.
Ia menegaskan ada kronologi, dan sudah mengantongi semua surat-menyurat resmi, pertemuan, notulen, dan rekaman pembicaraan sebagai dokumentasi organisasi.
Selanjutnya, Devy juga membeberkan kronologi persoalan, mulai dari pertemuan awal hingga keputusan penonaktifan kedua komite pada November 2026.
Berawal dari persoalan Daftar Pemilih
Menurutnya, persoalan bermula pada 11 September 2026 ketika Plt Ketua PSSI Sulut bertemu KP dan KBP.
Pertemuan berlangsung di kantor PSSI Sulut, Ruko Marina Plaza, sekitar pukul 19.00 WITA.
Salah satu pembahasan menyangkut daftar pemilih yang masih mencantumkan klub peserta Liga 4 musim 2024/2025.
Padahal, menurut ketentuan organisasi yang disampaikan dalam pertemuan, peserta pemilihan seharusnya mengacu pada kompetisi akhir.
Dalam hal ini, Liga 4 musim 2025/2026 dengan jumlah peserta sebanyak 12 klub. Kmudian, persoalan daftar pemilih memerlukan arahan lebih lanjut dari PSSI Pusat.
“Pada pertemuan 11 September itu sudah ada pembahasan mengenai persoalan daftar pemilih. PSSI Sulut juga, menyampaikan rencana meminta petunjuk PSSI Pusat,” jelasnya.
PSSI Pusat Merekomendasikan Kongres Biasa
Selanjutnya, pada 15 Oktober 2026 ketika PSSI Sulut menerima surat dari PSSI Pusat. Surat Nomor 6180/PGD/627/X-2026 berisi arahan mengenai persiapan kongres pemilihan.
Dalam surat itu, PSSI Pusat memberikan saran dan rekomendasi agar PSSI Sulut menyelenggarakan Kongres Biasa Tahunan 2026.
Menindaklanjuti arahan, pada 16 Oktober 2026, Plt Ketua PSSI Sulut mengundang KP dan KBP.
Pertemuan itu membahas isi surat sekaligus rencana pelaksanaan Kongres Biasa Tahunan pada November 2026.
Devy menyebut KP dan KBP telah mengetahui rekomendasi PSSI Pusat melalui pertemuan itu.
KP dan KBP sudah mengetahui secara langsung bahwa rekomendasi PSSI Pusat adalah melaksanakan Kongres Biasa Tahunan.
“Pertemuan itu juga memiliki rekaman sebagai dokumentasi,” ungka Devy Karamoi.
Sehingga, pada 28 Oktober 2026, PSSI Sulut kembali menerima surat PSSI Pusat. Surat Nomor 6517/PGD/671/X-2026 itu berisi rekomendasi pelaksanaan Kongres Biasa Tahunan 2026.
Selain itu, PSSI Sulut kemudian mengumumkan rencana kongres kepada peserta Liga 4 musim 2025/2026.
KP dan KBP Serahkan Berkas Kongres Pemilihan
Di sisi Lain, dinamika organisasi kembali berkembang pada 6 November 2026 ketika KP dan KBP menyerahkan sejumlah dokumen kepada PSSI Sulut.
Isinya, memuat Berita Acara Pertemuan tertanggal 3 November 2026.
Di dalamnya mencantumkan penetapan tempat dan waktu Kongres Pemilihan Ketua PSSI Provinsi Sulut, dengan jadwal berlangsung pada 19 November 2026 di Sutan Raja Hotel, Kabupaten Minahasa Utara.
Menurutnya lagi, dokumen itu kemudian menjadi perhatian karena sebelumnya PSSI Pusat telah merekomendasikan pelaksanaan Kongres Biasa Tahunan.
Kemudian, melakukan penelaahan dokumen dan kewenangan masing-masing komite.
“PSSI Sulut tidak bisa mengabaikan surat maupun arahan resmi PSSI Pusat. Setiap dokumen harus dipelajari sesuai mekanisme organisasi,” katanya.
PSSI Sulut Minta Arahan PSSI Pusat
Sementara itu, pada 11 November 2026 PSSI Sulut mengirimkan surat kepada PSSI Pusat. Berupa penyampaian dokumen dari KP dan KBP sekaligus permintaan arahan mengenai langkah organisasi selanjutnya.
Pada tanggal yang sama, Ketua Komite Pemilihan, Roy Maramis, juga mendatangi kantor PSSI Pusat di GBK Arena.
Kedatangannya bertujuan menyerahkan Berita Acara Pertemuan yang sama kepada sekretariat PSSI Pusat.
Devy menyebut langkah itu menunjukkan persoalan telah masuk dalam komunikasi kelembagaan antara PSSI Sulut dan PSSI Pusat.
Surat PSSI Pusat Jadi Dasar Evaluasi
Puncak komunikasi pada 12 November 2026 ketika sekretariat PSSI Pusat mengirimkan surat kepada PSSI Sulut.
Surat bernomor 6786/PGD/701/XI-2026 memuat hasil penelaahan dokumen yang disampaikan perwakilan KP dan KBP.
Devy menjelaskan bahwa, PSSI Pusat menilai tindakan KP dan KBP Sulut telah melampaui kewenangan Komite Independen berdasarkan Statuta PSSI Tahun 2025.
Pada poin keempat surat, PSSI Pusat meminta PSSI Provinsi Sulut melakukan evaluasi kepada KP dan KBP yang terlibat.
“Jadi, langkah evaluasi ini bukan muncul dari inisiatif tanpa dasar. Ada surat resmi PSSI Pusat yang meminta evaluasi terhadap KP dan KBP,” tegas Devy.
Ia meambahkan, surat itu menjadi salah satu dasar penting pengambilan keputusan organisasi.
KP dan KBP Dinonaktifkan pada 13 November
Setelah mengevaluasi rangkaian peristiwa, dokumen, dan arahan PSSI Pusat, PSSI Sulut akhirnya mengambil keputusan pada 13 November 2026.
Keputusan berupa penonaktifan KP dan KBP yang terlibat hingga terselenggaranya Kongres Biasa Tahunan 2026.
Devy kembali menegaskan bahwa keputusan itu merupakan penonaktifan, bukan pemberhentian permanen.
Menurutnya, mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian komite tetap harus mengacu pada Statuta PSSI.
“Langkah ini sesuai arahan PSSI Pusat sampai dilaksanakannya Kongres Biasa Tahunan 2026, bukan tindakan emosional ataupun kepentingan kelompok,” jelasnya.
Miliki Rekaman dan Notulen Rapat
Lebih lanjut, Devy memastikan PSSI Sulut memiliki dokumentasi seluruh rangkaian proses penonaktifan kedua komite.
Meliputi rekaman pertemuan, notulen rapat, serta surat-menyurat resmi dengan PSSI Pusat.
Menurutnya, seluruh dokumen menjadi bagian penting dalam mempertanggungjawabkan keputusan organisasi.
“Kami juga memiliki dokumentasi surat-menyurat resmi, baik yang diterima dari PSSI Pusat maupun yang dikirimkan PSSI Sulut,” Kataya.
Devy berharap seluruh pihak dapat melihat persoalan ini secara utuh dan objektif, bukan berdasarkan potongan informasi atau penafsiran sepihak.
Ia menegaskan PSSI Sulut tetap berkomitmen menjaga tata kelola organisasi yang tertib, transparan, dan sesuai Statuta PSSI.
Selain itu juga, tetap fokus seluruh tahapan organisasi berjalan sesuai aturan. Sepak bola Sulut membutuhkan organisasi yang solid, kredibel, dan memiliki kepastian mekanisme.
“Jadi, setiap keputusan harus berpijak pada aturan dan kepentingan organisasi, bukan kepentingan personal,” pungkasnya. (**)

Tinggalkan Balasan