Foto : Bupati Jayapura Dr Yunus Wonda SH, MH, memberikan arahan usai memimpin rapat koordinasi bersama para kepala distrik dan kampung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Senin (1/9/2025).(ist)

SENTANI, Klikjo.id –Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda SH, MH, menegaskan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) harus digunakan sesuai amanat undang-undang. Menurutnya, dana bernilai besar itu harus tepat sasaran dan tidak boleh diputuskan hanya berdasarkan kebijakan menteri atau presiden, melainkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dalam undang-undang, Dana Otsus diprioritaskan untuk empat hal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat. Bagi saya, dua hal yang paling penting adalah pendidikan dan kesehatan,” ujar Yunus usai memimpin rapat koordinasi bersama para kepala distrik dan kampung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Senin (1/9/2025).

Yunus menyoroti minimnya akses beasiswa bagi anak-anak Tabi dalam hampir dua dekade terakhir. Banyak mahasiswa yang harus membiayai kuliah dengan usaha orang tua. Karena itu, mulai tahun depan Pemkab Jayapura akan memfokuskan program beasiswa bagi seluruh anak-anak Tabi.

“Kami sudah menyiapkan anggaran besar untuk membiayai pendidikan mereka. Tidak boleh ada lagi anak yang punya semangat kuliah tetapi gagal karena biaya,” tegasnya.

Pemerintah daerah juga akan bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, baik di Papua maupun luar Papua, seperti Universitas Cenderawasih, Universitas Yapis, WSTJ, Universitas Gadjah Mada, hingga kampus di Sumatera. Beasiswa akan menyasar mahasiswa aktif maupun lulusan SMA yang melanjutkan studi.

Program ini akan difokuskan di dalam negeri terlebih dahulu. Sementara untuk studi luar negeri, direncanakan pada tahun ketiga atau keempat dengan jumlah terbatas. “Saya bersama Wakil Bupati sudah sepakat menyiapkan dana sekitar Rp100 miliar setiap tahun selama lima tahun khusus untuk beasiswa anak-anak Tabi. Ini hak mereka,” ujar Yunus.

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga akan menjadi prioritas utama Pemkab Jayapura, tanpa mengabaikan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi rakyat.(ARS)