Ia juga mempertanyakan komitmen RSUD Yowari dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Sebagai wakil rakyat jalur Otsus, Nelson menilai manajemen rumah sakit belum menunjukkan kapasitas memadai untuk mengelola dana strategis tersebut.

Selain itu, ia menyoroti minimnya transparansi terkait pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada Komisi C DPRK Jayapura.

Tak hanya soal manajemen, Nelson turut mengungkap kondisi fasilitas yang dinilainya memprihatinkan.

Unit Gawat Darurat (UGD) disebut belum memiliki pendingin ruangan, sementara kesejahteraan tenaga medis tidak sebanding dengan beban kerja.

Ia juga menyingkap dugaan praktik tidak sehat terkait biaya pengantaran jenazah.

“Saya temukan warga di Kampung Puai harus bayar Rp600 ribu untuk pengantaran jenazah. Dari pengecekan, ada oknum yang bermain. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Nelson mengusulkan agar pengelolaan dana Otsus sektor kesehatan dialihkan kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura atau langsung ke puskesmas agar pelayanan lebih merata dan kepercayaan publik dapat dipulihkan.

“Kemenkes sudah menganggarkan pembangunan pustu pada 2025 dan itu sudah berjalan. Dana Otsus sekitar Rp10 miliar sebaiknya digeser untuk peningkatan pelayanan dan dikelola Dinas Kesehatan. RSUD Yowari harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi,” pungkasnya.
(ARS)