RKPD 2027 Fokus Layanan Digital dan Hilirisasi Ekonomi,

Foto: Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen mewakili Gubernur dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 di Jayapura, Rabu (23/4/2026).(ISt)

JAYAPURA, Klikjo.id – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mendorong sinergi lintas sektor serta transparansi publik dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Penegasan itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 di Jayapura, Rabu (23/4/2026).

Gubernur Papua melalui Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen, menegaskan, forum ini menjadi tahapan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang harus berlangsung terbuka dan akuntabel.

“Rancangan pembangunan tidak bisa hanya dari pemerintah. Sebaliknya, harus ada partisipasi aktif masyarakat agar program benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.

Peran RKPD Sebagai Dokumen Perencanaan

Selain itu, ia menjelaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berperan penting dalam menerjemahkan arah kebijakan jangka menengah ke dalam program terukur dan berdampak langsung. Karena itu, forum konsultasi publik menjadi ruang kolaborasi untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua menetapkan sejumlah fokus pembangunan tahun 2027. Pertama, peningkatan layanan publik berbasis digital. Kedua, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi, termasuk telemedicine. Ketiga, pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah.

Selanjutnya, pemerintah juga menaruh perhatian pada penguatan keamanan dan ketertiban. Upaya ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Tidak hanya itu, pengembangan kawasan ekonomi terpadu juga menjadi prioritas. Program ini mencakup hilirisasi komoditas unggulan, kemitraan strategis, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Menurutnya, Papua menghadapi tantangan kompleks, mulai dari kondisi geografis hingga keterbatasan akses layanan dasar. Meski demikian, Papua memiliki potensi besar dari kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya.

Oleh karena itu, gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memberikan masukan konstruktif. Dengan demikian, sinergi antar perangkat daerah dapat diperkuat sekaligus menghindari tumpang tindih program.

Akhirnya, Pemerintah Provinsi Papua berharap forum ini menghasilkan kebijakan yang berkualitas, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Dengan begitu, visi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis dapat terwujud. (ARS)