Foto: Gubernur Papua Matius Fakhiri saat mengukuhkan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura di Kota Jayapura, Senin (20/4/2026).(Ist)

JAYAPURA, Klikjo.id — Gubernur Papua Matius D Fakhiri, mengukuhkan Nur Hasan sebagai Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Senin (20/4/2026).

Hal ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gubernur menegaskan, pengukuhan ini bukan hanya seremoni. Namun, momentum penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian di Papua.

“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Sebaliknya, ini bagian penting memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan ASN,” ujar Fakhiri.

Selain itu, ia menilai Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki peran krusial sebagai mitra utama pemerintah daerah. Khususnya dalam membangun sistem kepegawaian yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dorong Reformasi Birokrasi

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Karena itu, penerapan sistem merit dan manajemen talenta harus secara konsisten di seluruh instansi pemerintah.

“Birokrasi harus adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, sistem merit wajib dan secara konsisten,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur berharap Kepala Kantor Regional IX BKN yang baru mampu menghadirkan inovasi dalam pelayanan kepegawaian.

Ia juga mendorong penguatan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di Papua guna menjawab berbagai tantangan pengelolaan ASN.

Dengan demikian, kualitas pelayanan publik akan ikut meningkat secara signifikan.

Dalam kesempatan itu, Fakhiri mengaitkan penguatan ASN dengan visi pembangunan Papua, yakni “Papua Cerah” (Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni).

Menurutnya, ASN yang kompeten akan mendorong Papua yang cerdas. Selain itu, aparatur yang efektif akan mendukung kesejahteraan. Sementara integritas ASN menjadi kunci harmoni.

Di akhir, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dengan BKN.
Dengan kolaborasi yang solid, akan  mempercepat pembangunan di Papua.

Pengukuhan ini sekaligus menjadi tonggak penting dalam memperkuat reformasi birokrasi. Selain itu, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui ASN yang profesional dan berintegritas. (ARS)