KRISIS: Kemarau panjang yang melanda Kota Tomohon membuat debit air pada mata air baik pegunungan maupun sumur menyusut drastis. PDAM/Perumda Zano Mahawu terpaksa mengerahkan kendaraan tangki air guna melayani warga yang kesulitan mendapatkan air bersih.

TOMOHON, Klikjo.id– Musim kemarau panjang yang tengah melanda Kota Tomohon rupanya mulai membawa dampak serius bagi pasokan air bersih warga. Tak mau tinggal diam melihat masyarakat kesulitan, Forum Pelanggan Perumda Air Minum (FORPPAM) Kota Tomohon langsung gerak cepat mendorong Perumda Air Minum Zano Mahawu untuk segera menerapkan langkah darurat demi mengantisipasi krisis air yang semakin mengkhawatirkan.

Aksi nyata ini ditunjukkan FORPPAM saat menggelar audiensi strategis dengan jajaran Dewan Pengawas dan Manajemen Perumda Air Minum Kota Tomohon di Kantor Perumda Zano Mahawu pada Selasa (08/09/2026) kemarin.

Dalam pertemuan penting tersebut, mereka menyerahkan dokumen Problem-Solving Blueprint: Mitigasi Krisis Pasokan Air yang berisi rekomendasi teknis hingga strategi penyelamatan keuangan perusahaan.

Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh jajaran Dewan Pengawas dan Manajemen Perumda Air Minum Kota Tomohon, antaranya Janny Mamengko SE (Ketua Dewan Pengawas), Jacqualine Mangulu SP MSi (Anggota Dewan Pengawas), Nikson Kaunang (Anggota Dewan Pengawas) dan Freddy Tumurang (Kepala Bagian Teknik).

Sementara itu, dari pihak FORPPAM hadir jajaran pengurus inti, yakni Thomas Abraham Pangemanan (Ketua FORPPAM), Ir Enos Pontororing, MSi. (Sekretaris Umum), Judie Turambi SH (Ketua Bidang Advokasi Pelanggan / Mantan Direktur Umum PDAM), serta Stefy Edwin Tanor SE Ak MM (Dewan Pakar FORPPAM / Mantan Direktur Utama PDAM Minsel dan Mitra).

Ketua FORPPAM Thomas Abraham Pangemanan, menegaskan bahwa penurunan debit air akibat cuaca ekstrem ini harus diantisipasi sejak dini. Ia tidak ingin masyarakat atau pelanggan menjadi pihak yang paling dirugikan.

“Pelanggan air jangan sampai dikorbankan akibat terganggunya pelayanan karena debit air yang terus menurun,” tegas Thomas.

Ia menambahkan, FORPPAM hadir sebagai mitra yang kritis sekaligus konstruktif. Jadi, mereka tidak hanya datang untuk membawa keluhan soal gangguan air atau biaya abodemen, melainkan juga menyodorkan solusi nyata yang siap dieksekusi secara teknis di lapangan. Langkah ini juga diperkuat dengan merujuk pada UU Perlindungan Konsumen, UU Pelayanan Publik, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020.

Tiga Pilar Penanganan Krisis yang Siap Dieksekusi

Dalam audiensi tersebut, Dewan Pakar FORPPAM, Stefy Edwin Tanor, memaparkan tiga pilar utama strategi penanganan krisis yang sangat komprehensif:

  1. Penanganan Darurat (Emergency Response): FORPPAM mengusulkan sistem penggiliran air berbasis zona (Red, Yellow, Green Zone) dengan pola 12 jam mengalir dan 12 jam berhenti. Nah, untuk wilayah yang airnya mati lebih dari tiga hari (black spot), mereka mendesak distribusi air gratis 500–1.000 liter per KK setiap hari lewat mobil tangki. Selain itu, ada usulan keren berupa pembebasan biaya abodemen bagi pelanggan yang airnya mati lebih dari 7 hari berturut-turut!
  2. Rekayasa Teknis & Manajemen Distribusi: Untuk mengatasi masalah pipa, diusulkan pengaturan tekanan air, penyediaan booster pump portabel di dataran tinggi, hingga pembentukan tim quick response yang wajib membereskan pipa bocor dalam waktu kurang dari 6 jam. Mereka juga mendorong penertiban sambungan ilegal agar tingkat kebocoran air (Non-Revenue Water) bisa ditekan.
  3. Transparansi & Pengawasan Bersama: Warga butuh kepastian! Kapanlagi ada layanan aduan cepat? FORPPAM mengusulkan Crisis Center 24 jam via WhatsApp dengan respons maksimal 15 menit, pembukaan data debit air mingguan, serta tim monitoring gabungan agar pembagian air bantuan berjalan adil.

Waspada Risiko Keuangan Perusahaan

Bukan cuma fokus pada urusan air mengalir, FORPPAM juga mengingatkan manajemen soal potensi goyahnya finansial Perumda jika kemarau ini berlangsung lama.

Menurut Stefy, penurunan volume air baku bisa mengganggu arus kas perusahaan untuk membayar listrik PLN, bahan kimia pengolahan, hingga operasional pegawai.

Sebagai solusinya, FORPPAM menyarankan adanya Plan B berbentuk Emergency Contingency Fund dengan memotong anggaran non-operasional yang kurang mendesak. Mereka juga mendorong Pemerintah Kota Tomohon mengaktifkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD jika status kekeringan ini naik menjadi siaga darurat.

Tiga Rekomendasi Utama yang Wajib Ditindaklanjuti

Di akhir pertemuan, FORPPAM pun memberikan ‘pekerjaan rumah’ berupa tiga rekomendasi utama yang harus segera ditandatangani dan dijalankan oleh Direksi Perumda Zano Mahawu:

  1. Penandatanganan Berita Acara Komitmen Bersama.
  2. Penerbitan SK Direksi Tanggap Kemarau 2026 (terkait jadwal giliran air & potongan abodemen).
  3. Pembentukan WhatsApp Group Monitoring Darurat (WAG-MD) untuk koordinasi harian antara Perumda, FORPPAM, Camat, hingga Lurah.

Lewat kolaborasi apik ini, diharapkan krisis air di Kota Tomohon bisa teratasi dengan baik, pelayanan publik tetap terjaga, dan tata kelola keuangan Perumda Zano Mahawu tetap aman terkendali.(REQ)