Perkuat Perlindungan Guru dan Tenaga Kesehatan

Foto: Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Jayapura, Petrus Hamokwarong, membuka uji publik dua Raperda inisiatif DPRK Tahun 2026.(ARS)

SENTANI, Klikjo.id – DPRK Kabupaten Jayapura mulai mematangkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Tahun 2026 untuk memperkuat perlindungan guru dan tenaga kesehatan.

Pemantapan kedua regulasi ini melalui kegiatan uji publik yang berlangsung di Kampung Sabronsari, Distrik Sentani Barat, Rabu (11/11/2026).

Dua Raperda masing-masing mengatur penyelenggaraan pendidikan dan perlindungan pendidik serta tenaga kependidikan, berikut penyelenggaraan kesehatan dan perlindungan tenaga medis.

Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Jayapura, Petrus Hamokwarong, secara resmi membuka kegiatan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Selanjutnya, uji publik ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, saran, dan masukan untuk substansi kedua Ranperda.

Menurutnya, penyusunan kedua Ranperda merupakan bentuk tanggung jawab DPRK dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, guru dan tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga membutuhkan perhatian serta perlindungan melalui regulasi daerah.

“Sebagai bagian dari representasi masyarakat, kami melihat bahwa masyarakat memiliki harapan besar agar pelayanan pemerintah dapat menyentuh bidang pendidikan dan kesehatan. Sampai hari ini, guru-guru dan tenaga medis juga berharap adanya perhatian,” ungkap Petrus.

Ia menjelaskan, profesi guru membutuhkan dedikasi tinggi dalam mendidik dan membimbing generasi penerus bangsa. Sementara itu, tenaga kesehatan dituntut selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan Kesehatan Wajib 24 Jam

Bahkan, pelayanan kesehatan harus 24 jam untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang membutuhkan penanganan medis.

Karena itu, DPRK memandang perlu menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, perlindungan profesi, serta menjamin hak-hak tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Petrus menegaskan, uji publik tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial untuk memenuhi tahapan pembentukan peraturan daerah.

Sebaliknya, harus memanfaatkan forum ini sebagai ruang untuk mengungkap berbagai persoalan, pengalaman, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

“Harapannya, para guru dan tenaga kesehatan dapat menyampaikan keluhan, kegelisahan, serta isi hati mereka.  Silakan disampaikan,nantinya  ada tim ahli yang mengolah dan merumuskan seluruh masukan ke dalam rumusan akademis yang baik dan berkualitas,” jelasnya.

Uji Publik Dilaksanakan di Sejumlah Zona

Untuk memperluas partisipasi masyarakat, DPRK Kabupaten Jayapura membagi pelaksanaan uji publik kedua Raperda ke dalam beberapa wilayah atau zona.

Khusus Zona III yang meliputi kawasan Grime Nawa, kegiatan telah dilaksanakan di Singgim Bokorang.

Sementara itu, Zona I dan Zona II dipusatkan di Ketosari.
Petrus menyebutkan, pembagian zona tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari berbagai wilayah untuk menyampaikan pendapat.

Dengan demikian, masukan yang dihimpun diharapkan dapat mewakili kebutuhan masyarakat serta kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Jayapura.

Ia juga mengungkapkan, proses penyusunan kedua Raperda inisiatif tersebut telah diawali melalui diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD).

Diskusi tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk unsur pendidikan dan kesehatan, guna menghimpun berbagai persoalan serta kebutuhan di lapangan.

Selanjutnya, berbagai usulan tersebut dipadukan dengan gagasan DPRK untuk dirumuskan menjadi dua rancangan peraturan daerah.

Dalam proses penyusunannya, DPRK turut melibatkan tim ahli dan menjalin kerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen) melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Setelah dokumen awal selesai disusun, DPRK melanjutkan proses pembentukan regulasi melalui uji publik sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

“Kami sudah mengundang tim ahli, melakukan MoU dengan Uncen, dan kemudian dokumen Ranperda ini berhasil disusun,” katanya.

“Namun demikian, perlu meminta masukan dan saran dari masyarakat, terutama para guru dan tenaga medis, karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan kebijakan yang sedang kami bahas ini.

Ia menambhkan, seluruh masukan masyarakat dapat menjadi bahan penyempurnaan kedua Raperda agar menghasilkan regulasi yang berkualitas dan tepat sasaran.

Menurutnya, peraturan daerah yang disusun harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ketika menjalankan tugas pelayanan.

Ia juga menyampaikan, rangkaian uji publik telah dimulai pada Selasa (10/11/2026) di Aula Kantor Distrik Nimbokrang.

Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan di Distrik Sentani Barat pada Rabu (11/11/2026), kemudian dijadwalkan berlanjut di Distrik Sentani Kota.

Melalui rangkaian tersebut, DPRK ingin memastikan setiap pihak yang berkepentingan memperoleh kesempatan menyampaikan pandangan sebelum kedua Raperda dibahas lebih lanjut.

Petrus menegaskan, regulasi yang dihasilkan nantinya tidak hanya harus memenuhi aspek akademis dan hukum, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, kedua Raperda inisiatif DPRK Kabupaten Jayapura diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat perlindungan profesi guru dan tenaga kesehatan.

Selain itu, regulasi akan mampu mendorong peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura. (ARS)