dr Michaela E Paruntu MARS Saat Hadir Rapat Paripurna DPRD Sulut (foto:ist)

MANADO, klikjo.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr Michaela E Paruntu MARS, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kamis (23/4/2026).
Rapat tersebut menjadi agenda penting dalam memastikan jalannya pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat Sulawesi Utara.

Dalam paripurna itu, DPRD membahas sejumlah agenda strategis. Di antaranya rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2025, laporan kinerja alat kelengkapan dewan, hingga hasil pelaksanaan reses masa persidangan kedua Tahun 2026.

Michaela menegaskan agenda tersebut bukan sekadar kegiatan formal seremonial.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh kebijakan pemerintah daerah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ini bukan hanya agenda formal. Ini adalah komitmen kami untuk mengawal setiap kebijakan agar tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi rakyat,” tegas Michaela.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya memperkuat sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah.
Sebab, kata dia, kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar program pemerintah berjalan maksimal dan tepat sasaran.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat. Tidak ada ruang untuk kerja setengah-setengah ketika menyangkut kepentingan rakyat,” ujarnya.

Michaela juga memastikan DPRD Sulut akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Karena itu, setiap langkah pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Utara.

“Kami akan terus bekerja, mengawal, dan memastikan setiap langkah pembangunan membawa manfaat nyata bagi Sulawesi Utara,” tandasnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD Sulut untuk mempertegas komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, hasil pembahasan paripurna diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis demi percepatan pembangunan di Sulawesi Utara.

(Roger)