Bahas Kolaborasi Desa Berbasis Hukum

Foto: Bupati Minsel Franky Donny Wongkar SH saat menghadiri silaturahmi dan rapat pleno ABPEDNAS Sulut di Aula Kejati Sulut, Senin (20/4/2026).(Ist)

MINSEL, Klikjo.id –Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Franky Donny Wongkar SH, menghadiri agenda strategis Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulut.

Kegiatan berlangsung  di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utaa (Sulut), Manado, pada Senin (20/4/2026). Sekaligus silaturahmi bersama Kepala Kejati Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy.

Hadir, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ABPEDNAS Sulut, Stefanus BAN. Liow,  bersama bupati dan wakil bupati dan Wali Kota se-Sulut.

Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPMD Provinsi Sulut dan jajaran pengurus ABPEDNAS.

Agenda utama, meliputi Rapat Pleno Perdana DPD dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ABPEDNAS se-Provinsi Sulut.

Di sisi lain , membahas  program kerja  2026, selanjutnya,  evaluasi dan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ABPEDNAS dan pihak kejaksaan.

Langkah ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum.

Lebih lanjut, Bupati Minsel menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat akan terus memperkuat penegakan hukum.

Dengan demikian, pembangunan desa bisa berjalan lebih fokus, profesional, dan berkelanjutan.

“Melalui sinergi ini, desa harus menjadi lebih mandiri, sejahtera, sekaligus taat hukum,” ujar Bupati Minsel Frangky D Wongkar.

Dengan adanya forum ini, akan memperkuat koordinasi lintas lembaga. Alhasil, implementasi program pembangunan desa berbasis hukum di Sulut berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.(WEN/**)

Sumber : Gy Diskominfo Minsel