Bupati Yunus Wonda : Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

Foto: Bupati  Dr Yunus Wonda SH, MH dan Ketua DPRK Ruddy Bukanaung SE. Berfoto dengan Kepala BPK RI Perwakilan  Papua. Bhuono Agung Nugroho S.E, M.Si, Ak, CA., ACPA, saat menerima opini WTP.(Ist)

SENTANI, Klikjo.id –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah.  Kali ini, meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua untuk ke-12 kali secara berturut-turut.

Penyerahan opini  oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Bhuono Agung Nugroho. Langsung kepada Bupati Jayapura Dr Yunus Wonda, bersama  Ketua DPR Kabupaten, Ruddy Bukanaung.

Berlangsung di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Entrop, Kota Jayapura, Jumat (29/5/2026).
Ditemui di Kantor Bupati Jayapura, Senin (1/6/2026), Bupati Yunus Wonda menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar penghargaan administratif.

Sebaliknya, raihan WTP harus menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Opini WTP ini merupakan yang ke-12 kali. Namun yang paling penting adalah proses pemerintahan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Yunus Wonda.

Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik harus mampu menghadirkan pembangunan yang nyata. Selain itu, pelayanan publik juga harus semakin berkualitas sehingga masyarakat dapat merasakan langsung hasil dari setiap program pemerintah.

Karena itu, ia menekankan bahwa keberhasilan meraih WTP harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan warga di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura.

“Rakyat membutuhkan perubahan dan kemajuan. Oleh sebab itu, keberhasilan meraih WTP harus dibuktikan dengan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

WTP Sebagai Budaya Kerja

Lebih lanjut, Yunus Wonda mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala OPD. Agar  menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menurutnya, kepatuhan regulasi tidak boleh hanya menjadi formalitas administrasi. Sebaliknya,  menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

“Jangan sampai WTP hanya menjadi seremonial semata. Kita harus menjadikannya sebagai budaya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Yunus meminta seluruh OPD tidak  berpuas diri atas pencapaian ini. Pasalnya, indikator keberhasilan pemerintah bukan hanya penghargaan.

Melainkan sejauh mana masyarakat merasakan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

Ia menambahkan, masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah  melalui program yang tepat sasaran, pelayanan cepat, serta peningkatan kualitas hidup warga.

“Kami bersyukur atas raihan WTP ini, namun penghargaan ini harus menjadi pengingat bagi kita semua. Selanjutnya, bekerja lebih baik, taat aturan, dan menghadirkan pelayanan yang berkualitas demi kemajuan Kabupaten Jayapura,” pungkasnya.(ARS)