Foto: Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, SH, menerima perwakilan PNS formasi 2018 yang menyampaikan aspirasi di ruang kerjanya. (ARS)
SENTANI, Klikjo.id –Puluhan PNS formasi 2018 Kabupaten Jayapura mengeluhkan pembayaran gaji yang belum mencapai 100 persen sejak menerima SK pengangkatan.
Sekitar 50 perwakilan pegawai menyampaikan aspirasi serta keluhan langsung kepada Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S Yocku S.H, pada Senin (16/11/2026).
Berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Jayapura. Para pegawai meminta kepastian pembayaran sisa 20 persen gaji yang hingga kini belum mereka terima.
Bahkan sesuai pegakuan, selama ini hanya menerima sekitar 80 persen gaji. Persoalan ini telah berlangsung sejak pengangkatan sebagai PNS pada 2025.
Perwakilan pegawai yang hadir berasal dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD Youwari, Satpol PP, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Selain itu, sejumlah pegawai dari instansi lainnya turut menyampaikan aspirasi. Mereka berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan mengenai penyelesaian hak pegawai.
Sementara itu, Wabup Haris mengatakan pemerintah daerah telah menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi perwakilan pegawai.
Menurutnya, para PNS mempertanyakan belum adanya penyelesaian pembayaran sisa gaji. Padahal, pemerintah daerah sebelumnya telah berupaya menyelesaikan hak pegawai dari formasi lainnya.
“Mereka berpikir, kalau pegawai formasi 2024 atau 2025 bisa diselesaikan, bagaimana dengan kami yang dari formasi 2018? Mengapa sisa 20 persen hak kami belum diselesaikan?” ungkap Haris menirukan keluhan para pegawai.
Bahas Kepastian Bersama Bupati dan OPD

Selanjutnya, Haris memastikan persoalan itu akan dikoordinasikan bersama Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda SH, MH, guna membahas langkah penyelesaian dan memberikan kepastian kepada para pegawai.
Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi, Bupati Jayapura telah menginstruksikan para pegawai mengumpulkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Dokumen ini sebagai dasar pendataan dan pemeriksaan administrasi. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan data pegawai yang berhak menerima pembayaran sisa 20 persen.
“Bupati sudah memerintahkan agar mereka mengumpulkan SK. Mudah-mudahan pimpinan dapat menyetujui pembayaran sisa 20 persen hak mereka,” ujarnya.
Haris memperkirakan jumlah pegawai yang mengalami persoalan serupa mencapai ratusan orang. Namun, jumlah pastinya masih melalui pendataan dan pemeriksaan dokumen administrasi.
Lebih lanjut, ia menegaskan pemerintah daerah berkewajiban mendengarkan serta menindaklanjuti aspirasi pegawai yang telah menjalankan tugas dan pengabdian kepada negara.
“Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal. Namun, sudah menjadi tugas dan kewajiban kami untuk selalu hadir dan memberikan jawaban atas setiap keluhan serta keresahan pegawai yang bekerja untuk negara,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Haris mengimbau PNS formasi 2018 tetap bersabar sambil menunggu proses koordinasi dan pemeriksaan administrasi.
Harapannya, pembahasan bersama Bupati Jayapura segera menghasilkan solusi. Dengan demikian, para pegawai memperoleh kepastian mengenai pembayaran sisa 20 persen gaji yang selama ini mereka perjuangkan. (ARS)

Tinggalkan Balasan